Jalan Khidmah NU Masa Depan
ILUSTRASI Jalan Khidmah NU Masa Depan .-Arya/AI-Harian Disway -
MENJELANG Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang rencananya dilaksanakan paling lambat Agustus 2026, muncul berbagai kritik kepada NU terkait dengan perannya terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, ketika publik ramai-ramai mengkritik Presiden Prabowo karena Indonesia masuk BOP (Board of Peace) buatan Donald Trump, NU justru membela dan mendukung keputusan itu. Juga, memosisikan NU layaknya juru bicara politik pemerintah.
Contoh lain adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari ratusan kasus keracunan anak hingga potensi korupsi dari proyek politik tersebut, NU dan organisasi keagamaan lainnya sama sekali tidak memosisikan diri sebagai wakil dari suara publik untuk mengkaji dan mengoreksinya.
Alih-alih berupaya untuk mengoreksi dan memberikan rekomendasi, elite NU seolah-olah mengamini berbagai masalah yang muncul dari proyek MBG yang telah terjadi sejak awal dilaksanakan hingga sekarang.
BACA JUGA:Gus Yahya: Lembaga Pendidikan NU Selalu Lahir dari Khidmah dan Inisiatif Mandiri
BACA JUGA:Rumah Besar NU
Dari sini, tidaklah berlebihan jika kemudian banyak warga nahdliyin yang bersuara lantang dengan mempertanyakan kembali peran atau posisi jam’iyah NU di tengah kebijakan pemerintah.
Sejak berdiri tahun 1926 hingga era reformasi, NU telah memosisikan jalan khidmahnya setidaknya ke dalam dua peran atau posisi. Pertama, NU bermitra atau dekat dengan kekuasaan. Kedua, NU menjauh dari kekuasaan.
Kedua posisi tersebut telah berimplikasi terhadap kebermanfaatan NU melalui jalan khidmah yang diputuskannya. Sebagai jalan pertama, ketika NU bermitra atau dekat dengan kekuasaan, NU akan kehilangan daya kritisnya yang menjadi penanda utama civil society.
Sebaliknya, di jalan kedua, jika NU terlalu jauh dari kekuasaan, NU akan kehilangan ruang negosiasi yang justru akan merugikan masyarakat luas. Sebab, akses politik yang lebih efektif adalah jika NU berada dekat aras kekuasaan.
BACA JUGA:Mikrolet NU
BACA JUGA:Kelas Baru NU
Kedua posisi politik diametral di atas sama-sama akan meruntuhkan marwah jam’iyah NU di masa depan.
Sejarah mencatat bahwa relasi NU dengan kekuasan atau pemerintah cukup dinamis. Pada satu waktu, relasi tersebut sangat akrab. Di waktu yang berbeda, NU menjadi pengkritik yang tangguh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: