Jalan Khidmah NU Masa Depan

Melalui jalan konvergensi tersebut, NU akan seperti yang disebut John Locke (1632–1704) dalam Second Treatise of Government sebagai ”political society” di dalam menjamin hak-hak kehidupan masyarakat yang demokratis. 

Jalan politik khidmah itu adalah jalan yang penulis yakini akan menjadikan jam’iyah-nya para ulama ini kembali menjadi mulia, setelah NU terombang-ambing dalam arus perpolitikan. 

Publik tentu masih ingat ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam pidato pembukaan Muktamar Ke-30 NU di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur tahun 1999. 

Saat itu Gus Dur berkata, ”NU adalah organisasi agama, yang juga mempunyai tugas memberikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan dari sudut agama, jadi boleh baik tapi tetap kritis. Hubungan baik tetapi bersikap kritis itulah yang menjadi landasan bagi demokrasi di negeri kita, bukannya kita mencari muka kepada orang untuk bisa tetap berkuasa”. 

Dari sinilah jalan ketiga khidmah NU melalui konvergensi yang penulis maksudkan, agar NU tetap pada khittah 1926 sebagai kekuatan moral berdasarkan argumen agama yang lebih artikulatif. 

Lebih jauh dari itu, NU akan kembali menjadi jam’iyah yang menjaga marwah jam’iyah, dengan menjadikan NU lebih digdaya tidak hanya di depan warga nahdliyin, tetapi juga di depan kekuasaan. 

Apakah kurang mulia menjadi jam’iyah yang digdaya di depan nahdliyin dan penguasa? (*)

*) Khoiron As-Saidany, intelektual NU dan dosen Universitas Islam Malang.

 

Sumber: