Keep Politics Out

Hal serupa tampak ketika institusi negara memiliki klub sepak bola sendiri. Kepolisian memiliki klub Bhayangkara FC yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi. Demikian pula kejaksaan yang punya Adhyaksa FC.

Dari sudut pandang positif, dukungan institusi negara dapat memperkuat pembinaan olahraga. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai independensi kompetisi ketika klub-klub tertentu memiliki kedekatan dengan institusi yang juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan publik.

Keterlibatan politik juga terlihat pada organisasi olahraga lainnya. Tidak sedikit menteri maupun pejabat tinggi negara yang menjabat ketua umum cabang olahraga. Secara formal, hal tersebut tidak melanggar aturan. Bahkan, beberapa di antaranya mampu menghadirkan pendanaan dan akses yang lebih luas. 

Namun, publik sering kali memandang jabatan tersebut sebagai sarana meningkatkan popularitas politik. Akibatnya, organisasi olahraga berpotensi lebih sibuk membangun citra daripada membangun sistem pembinaan atlet.

Masalah mendasar olahraga Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang menjadi ketua umum, melainkan pada lemahnya tata kelola. 

Negara-negara yang sepak bolanya maju menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu kompetisi yang sehat, pembinaan usia dini yang berkelanjutan, akademi berkualitas, kepastian regulasi, kepemimpinan profesional, transparansi keuangan, dan minim intervensi politik dalam keputusan teknis.

Indonesia justru masih sering memperlihatkan gejala sebaliknya. Pergantian pengurus sering diikuti perubahan arah kebijakan. Kepentingan jangka pendek kerap mengalahkan pembangunan sistem jangka panjang. 

Klub-klub masih bergantung pada figur tertentu daripada membangun model bisnis yang berkelanjutan. Pembinaan usia muda belum merata, sementara kualitas wasit, kompetisi, dan infrastruktur masih membutuhkan banyak pembenahan.

Karena itu, olahraga Indonesia bisa maju jika dipimpin profesional yang mengutamakan prestasi, bukan kepentingan politik, ketika organisasi olahraga dikelola secara transparan dan akuntabel, ketika klub berdiri di atas fondasi bisnis dan pembinaan, bukan kedekatan dengan kekuasaan, serta ketika semua peserta kompetisi diperlakukan setara di hadapan aturan.

Politik tidak mungkin sepenuhnya dipisahkan dari sepak bola karena keduanya sama-sama berada dalam ruang publik. Namun, politik seharusnya berhenti pada fungsi mendukung melalui regulasi, anggaran, dan pembangunan infrastruktur. 

Politik tidak boleh menentukan siapa yang memperoleh perlakuan istimewa, siapa yang mendapat keuntungan kompetitif, atau siapa yang layak juara.  Selama prinsip tersebut belum benar-benar dijalankan, slogan ”keep politics out of football” hanya akan menghasilkan mimpi. (*)

 

Sumber: