BI Rate Naik: Menguji Relevansi Kurva Phillips dalam Menjaga Lapangan Kerja

KENAIKAN suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) kerap kali disambut dengan skeptisisme oleh pelaku pasar dan masyarakat luas. Kekhawatiran utamanya klasik: suku bunga yang tinggi akan mengerek biaya pinjaman, mencekik ekspansi bisnis, dan pada ujungnya, menghambat penciptaan lapangan kerja. 

Namun, jika kita membedah anatomi makroekonomi secara lebih komprehensif, narasi pesimistis tersebut tidak sepenuhnya akurat. 

Alih-alih menjadi musuh pertumbuhan, kebijakan moneter yang ketat itu justru bertindak sebagai instrumen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi yang menjadi fondasi utama bagi penciptaan lapangan kerja jangka panjang (Mishkin, 2015). 

Kenaikan BI rate sejatinya adalah langkah preventif untuk melindungi perekonomian dari guncangan destruktif yang bisa memicu krisis ketenagakerjaan yang jauh lebih besar.

BACA JUGA:BI Rate Dinilai Masih Perlu Naik ke 6,25 Persen untuk Stabilkan Rupiah

BACA JUGA:Nilai Rupiah Melemah, Pemerintah Naikkan BI Rate hingga 25 bps, Airlangga Paparkan Alasannya

Memasuki paruh kedua dekade 2020, tepatnya pada 2026 ini, lanskap ekonomi global masih diwarnai oleh ketidakpastian arus modal dan fragmentasi rantai pasok. Dalam situasi krisis yang saling berikatan (polycrisis), bank-bank sentral utama dunia kerap mengambil langkah pragmatis untuk melindungi ekonomi domestik mereka. 

Jika Bank Indonesia tidak merespons dinamika itu dengan penyesuaian BI rate yang proporsional, Indonesia berisiko mengalami imported inflation, inflasi yang ditularkan dari pelemahan kurs akibat derasnya pelarian modal asing ke negara maju (Basri, 2017). 

Langkah antisipatif BI memitigasi risiko tersebut sebelum merambat menjadi krisis multidimensi yang pada akhirnya melumpuhkan sektor riil.

Secara teoretis, kekhawatiran masyarakat berakar pada pemahaman Kurva Phillips jangka pendek, yang mendalilkan adanya trade-off atau pertukaran antara inflasi dan pengangguran. Menekan inflasi melalui kenaikan suku bunga memang berisiko memperlambat roda ekonomi dan sedikit meningkatkan angka pengangguran sesaat. 

Namun, konsensus ekonom modern menyepakati bahwa trade-off itu tidak berlaku permanen dalam jangka panjang (Friedman, 1968). Upaya proaktif menekan inflasi hari ini mencegah terjadinya hiperinflasi. 

Jika inflasi dibiarkan meroket di luar kendali, ketidakstabilan yang ditimbulkannya akan memaksa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala massal. Dengan kata lain, sedikit perlambatan saat ini dapat mencegah gangguan ekonomi dan lonjakan pengangguran yang lebih serius di masa depan.

Lebih jauh lagi, pengetatan kebijakan moneter memiliki efek psikologis yang sangat krusial dalam mematahkan ekspektasi inflasi (inflation expectations). Ketika masyarakat dan pelaku usaha meyakini bahwa harga-harga akan terus naik, pekerja akan menuntut kenaikan upah yang agresif, yang pada gilirannya memaksa perusahaan menaikkan harga jual produknya. 

Siklus upah-harga semacam itu adalah mimpi buruk bagi penciptaan lapangan kerja. Sebab, pada titik tertentu, perusahaan akan memilih untuk menghentikan rekrutmen atau mengganti tenaga kerja manusia dengan otomatisasi demi menekan biaya produksi (Blanchard, 2021). 

Sumber: