Nilai Rupiah Melemah, Pemerintah Naikkan BI Rate hingga 25 bps, Airlangga Paparkan Alasannya

HARIAN DISWAY - Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan higher for longer interest rates yang menyebabkan nilai tukar beberapa mata uang di dunia menurun, termasuk rupiah.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menaikkan Bank Indonesia (BI) rate hingga 25 basis poin (bps) dari yang awalnya 6,00% menjadi 6,25%.

“Dengan harapan ini bisa menahan (menjaga) stabilitas ekonomi kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar ekonomi Perkumpulan Alumni Kolese Kanisius Jakarta (PAAKJ) pada Sabtu, 11 Mei 2024.

Menko Ekon Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidatonya mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi nilai tukar rupiah yang kian menurun pada Seminar Ekonomi Perkumpulan Alumni Kolese Kanisius Jakarta (PAAKJ), Sabtu, 11 Mei 2024.--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BACA JUGA:Terdampak Timur Tengah, Nilai Tukar Rupiah Mendekati Era Krismon

Kenaikan BI rate tersebut juga merupakan tindakan pre-emptive dan forward looking dari pemerintah untuk memastikan angka inflasi tetap dalam sasaran yaitu 2,5±1% pada tahun ini dan 2025 nanti.

Tidak berhenti disitu, pemerintah juga mengupayakan kebijakan lainnya demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Salah satu caranya tentu kita harus mendorong ekonomi kita lebih transformatif. Dan untuk transformatif itu, kita perlu menjalin kerja sama global karena kekuatan diplomasi internasional adalah kekuatan ekonomi,” terang Airlangga.

BACA JUGA:Geopolitik Masih Memanas, Rupiah Diprediksi Terus Melemah

Lebih jelas, belakangan ini Indonesia telah membangun kekuatan diplomasi dengan menjadi tuan rumah Presidensi G20 pada tahun 2022 lalu. 

Indonesia saat menjadi tuan rumah G20. Menko Ekon menyebut kekuatan diplomasi dapat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ditengah nilai rupiah yang menurun.--Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Tidak hanya itu, Indonesia juga telah aktif dalam menunjukkan eksistensinya di kancah ekonomi internasional melalui Keketuaan ASEAN di tahun 2023 serta berpartisipasi dalam berbagai inisiatif ekonomi seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan Asian Zero Emission Community (AZEC).

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk menjalin kemitraan strategis dengan beberapa negara di dunia, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

BACA JUGA:Imbas Israel Serang Iran: Rupiah Makin Anjlok, Ongkos Impor Ugal-ugalan, Waktunya Investasi Emas

Sumber: kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia