87 Aduan Iuran Masuk Hotline

"Jadi itu untuk menghindari fitnah, menghindari pungli (pungutan liar) dan lain sebagainya," katanya.

Pada sisi lain, Eddy juga mendorong pengurus RT dan RW untuk menerapkan transparansi penggunaan dana iuran kepada warga. "Itu sebagai bentuk transparansi sehingga warga tahu semua keuangan kita digunakan untuk apa. Dan itu merupakan hak warga ketika mereka membayar iuran," pesan dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menegaskan, seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) bersifat gratis dan tidak boleh dikaitkan dengan iuran lingkungan.

BACA JUGA:Terkait Dugaan Pungli di Aset Pemkot, Eri Cahyadi Copot Lurah Tambak Wedi

BACA JUGA:Dugaan Pungli Pindah Masuk di Sememi, Pemkot Surabaya Buka Suara

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tegaskan aturan iuran pada apel kamis-Humas Pemkot Surabaya-

"Layanan Adminduk itu gratis. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan pungutan maupun iuran-iuran di lingkungan," ujar Irvan.

Ia menjelaskan warga yang pindah datang memang wajib melapor kepada RT/RW agar data kependudukan tetap mutakhir. Namun, proses administrasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menarik iuran. 

Menurut Irvan, apabila terdapat kebutuhan lingkungan seperti keamanan atau fasilitas yang belum menjadi aset pemkot, mekanismenya tetap harus melalui kesepakatan warga dan memperoleh persetujuan kelurahan.

"Nah, kalau yang belum itu (mekanismenya) melalui kesepakatan warga tadi, dengan persetujuan dari kelurahan apakah ada kewajaran (nominal iuran) di situ," terangnya.

BACA JUGA:Tindak Tegas Pungli Rekrutmen Wira Wiri, Wali Kota Eri Cahyadi Skors Oknum Petugas

Irvan kembali mengingatkan seluruh layanan administrasi kependudukan di Surabaya diberikan secara gratis. Untuk itu, ia berpesan kepada pengurus RT/RW agar tidak mengaitkan iuran kampung dengan layanan Adminduk.

"Karena itu tidak ada hubungan atau kaitannya," pungkasnya. (*)

Sumber: