DPRD Gresik Soroti Banyaknya Proyek Infrakstruktur Lelang Gagal: Tender Gagal, Proyek Tersendat

Puluhan paket pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Gresik masih tertahan di meja pengadaan hingga pertengahan tahun ini. DPRD Gresik mulai khawatir. Jalan desa, jaringan irigasi, hingga proyek pengendali banjir terancam kembali menumpuk di penghujung tahun anggaran.

Memasuki semester kedua tahun 2026, Komisi III DPRD Gresik menyoroti rendahnya serapan anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik.

Penyebab utamanya bukan karena proyek tidak direncanakan. Masalahnya justru berada pada tahapan pengadaan. Sejumlah paket pekerjaan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) masih belum berhasil dilelang atau terpaksa harus menjalani proses tender ulang.

Kondisi tersebut membuat sejumlah proyek infrastruktur strategis belum bisa segera dikerjakan.

BACA JUGA:Kasus Narkotika, Ketua DPRD Gresik Minta Perketat Pergudangan, Bangun Ekosistem Pengawasan Bersama

BACA JUGA:DPRD Gresik Dorong Sekolah, Dunia Kerja, dan Layanan Publik Kian Ramah Disabilitas

Anggota Komisi III DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra mengatakan, pihaknya sengaja melakukan evaluasi terhadap progres pembangunan daerah hingga pertengahan tahun ini.

Evaluasi itu mencakup proyek yang telah selesai dilelang, pekerjaan yang sedang berjalan, hingga paket yang masih tertunda proses pengadaannya.

"Hingga pertengahan tahun, realisasi kegiatan di Dinas PUTR masih berada di bawah target. Bahkan sejumlah paket pekerjaan proses lelangnya belum rampung sehingga berdampak terhadap rendahnya serapan anggaran," ujarnya.

Menurut Tirta, dampak dari keterlambatan tersebut tidak sekadar menyangkut angka penyerapan APBD.

Yang lebih penting adalah masyarakat belum bisa menikmati manfaat pembangunan yang seharusnya sudah mulai berjalan sejak awal tahun.

Kendaraan melaju pelan di Jalan Kedanyang Gresik karena kerusakan jalan.-Moch Sahirol Layeli-

Ia menegaskan kebutuhan pembangunan di Gresik tidak hanya terbatas pada pembangunan Jalan Poros Desa (JPD).

Rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan waduk, normalisasi saluran, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Sumber: