Hasto Bantah PDIP Dalangi Demo, Sebut Pemerintah Cari Kambing Hitam

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tegas tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang di balik rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah selama setahun terakhir, Senin 20 Juli 2026.

Hasto menilai, tuduhan tersebut justru mencerminkan kelemahan tata kelola pemerintahan saat ini. Yang gemar mencari kambing hitam saat menghadapi persoalan.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri ujian disertasi terbuka pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago di Universitas Airlangga (Unair), Senin pagi. 

"Berbagai tuduhan ke PDIP itu menunjukkan kelemahan sistem pemerintahan kita. Cenderung mencari kambing hitam saat ada persoalan. Itu menunjukkan hakikat watak yang otoriter," tegas Hasto kepada wartawan.  

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Sebut Presiden Prabowo dan Megawati Soekarnoputri Bahas Geopolitik di Istana Negara

BACA JUGA:Buka Konferda & Konfercab PDI Perjuangan Jatim, Hasto: Jadikan Jatim Soko Guru Bangsa

Menurut Hasto, pola serupa pernah terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli. Kala itu, penguasa juga mencari kambing hitam untuk menutupi masalah internal kekuasaan. Ia menyebut akar masalah sebenarnya terletak pada tata kelola negara yang tidak lagi menjadikan rakyat sebagai sumber orientasi kekuasaan.  

Hasto menekankan bahwa kekuasaan yang cenderung korup (power tends to corrupt) membuat penguasa lebih mementingkan mempertahankan status quo. Ia pun menyinggung kemunduran demokrasi Indonesia yang merujuk pada hasil penelitian V-Dem Institute.  

"Demokrasi kita menurun. Penelitian V-Dem Institute menyebut kita bukan lagi negara demokrasi penuh karena kecenderungan authoritarian legalism. DPR bekerja secara otoritarian populis dan mengubah watak kekuasaan," ujarnya.  

Hasto membedakan antara guncangan eksternal, seperti peristiwa 1965, dengan guncangan internal yang lahir dari perubahan perilaku kekuasaan saat ini.

Ia menambahkan, PDIP menjadikan momentum peringatan 27 Juli untuk mengingatkan publik bahwa watak kekuasaan otoriter yang dibangun lewat kontrol militer, parpol, hingga aparatur tidak akan mampu bertahan di hadapan kekuatan rakyat.  

"Tidak ada kekuatan otoriter yang langgeng. Kecuali hanya meninggalkan kerusakan terhadap masa depan," pungkas Hasto.  (*)

 

Sumber: