URI, Universitas Rasa Instan

TERNYATA bukan hanya mi yang instan. Namun, sekarang sudah merambah ke berbagai hal dalam kehidupan, termasuk institusi pendidikan tinggi pun sudah tertular virus instan. Padahal, pendirian sebuah universitas tidak bisa dilakukan secara instan atau asal jadi karena harus melewati aturan ketat dari pemerintah. 

Proses resmi alih bentuk atau pendirian perguruan tinggi memerlukan syarat akreditasi, penilaian kurikulum, dan izin dari kementerian terkait.

Ada saatnya disadari bahwa ”universitas asal jadi” bukan sekadar istilah pinggiran yang dipakai di warung kopi. 

Ia sudah jadi semacam identitas kebanggaan terselubung seperti medali partisipasi yang dilemparkan kepada siapa pun yang mampu membayar uang semester tepat waktu atau bersikap cukup patuh pada ritual akademik yang tampaknya dibuat untuk menguji ketahanan mental, bukan kecerdasan.

BACA JUGA:Membangun Universitas Kedokteran Masa Depan: Belajar Global, Menjawab Kebutuhan Indonesia

 BACA JUGA:Dari Sekolah Unggulan ke Universitas Unggulan: Tantangan Baru bagi Perguruan Tinggi Islam

URI, universitas rasa instan, adalah fenomena yang semestinya hanya jadi lelucon, tapi berbahaya karena mulai normal dan kemudian mengakar.

Mula-mula, mari kita akui: perguruan tinggi punya fungsi praktis yang tidak bisa diabaikan. Ia memberikan sertifikat, akses ke jaringan, dan legitimasi resmi untuk memasuki dunia profesional. 

Namun, ketika prosesnya berubah menjadi serangkaian ceklis administratif yang bisa dipenuhi asal tahu ”jalan pintas” dan ”kontak dalam”, nilai institusi itu sendiri jadi runtuh seperti kastil pasir saat ombak datang. 

Mahasiswa lulus bukan karena telah melalui proses pembelajaran transformatif, melainkan karena sistem membolehkan mekanisme kelulusan yang lebih mirip mesin pencetak diploma. Hasilnya? Gelar ada, kompetensi kadang tidak.

Satirenya, kita hidup di era saat universitas diperlakukan seperti supermarket: ada promo pendaftaran, garansi lulus empat tahun (syarat dan ketentuan berlaku), dan paket beasiswa yang lebih sering dipakai sebagai alat pemasaran daripada komitmen nyata terhadap keberagaman akses. 

BACA JUGA:Profesor Universitas NU

BACA JUGA:Pesan Bung Karno kepada Universitas Airlangga

Mahasiswa dibawa masuk dengan janji-janji akademik yang gemerlap, lalu diarahkan melalui labirin administrasi yang seolah-olah adalah ritual inisiasi. 

Sumber: