Paradigma Baru Transmigrasi: Bukan Sekadar Memindahkan Orang

Kawasan Terpadu sebagai Mesin Pertumbuhan

Kalau kita bicara kawasan terpadu, logikanya bukan lagi ”siapa tinggal di sana”, melainkan ”apa yang bisa tumbuh di sana”. Sebuah kawasan transmigrasi harus dirancang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. 

Di dalamnya ada permukiman, lahan produksi, jalan, irigasi, listrik, air bersih, konektivitas digital, sekolah, layanan kesehatan, dan akses pasar yang saling terhubung. 

Dengan model seperti itu, transmigrasi bisa melahirkan efek berantai. Petani terbantu karena hasil panen mudah keluar. Pelaku usaha kecil bisa berkembang karena ada pasar. Anak-anak transmigran bisa sekolah lebih baik. Masyarakat lokal pun ikut menikmati pertumbuhan. Itulah bedanya pembangunan kawasan dengan sekadar pemindahan penduduk.

BACA JUGA:Inilah Profesor Kehormatan Pertama Kali yang Diangkat Unesa: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar

BACA JUGA:37 KK Bertransmigrasi ke Sulsel

Pemerintah juga mulai mendorong pembentukan ekosistem yang lebih modern, termasuk pengembangan pusat pengetahuan dan sumber daya manusia melalui konsep centre of excellence dalam transformasi transmigrasi. Itu menunjukkan bahwa transmigrasi masa depan tidak bisa dilepaskan dari ilmu, data, dan teknologi. 

Produktif, Inklusif, dan Berkeadilan

Paradigma baru transmigrasi harus punya tiga kata kunci: produktif, inklusif, dan berkeadilan. Produktif berarti kawasan harus menghasilkan nilai ekonomi nyata. Inklusif berarti transmigran dan masyarakat lokal harus sama-sama mendapat ruang dan manfaat. Berkeadilan berarti pengelolaan lahan, akses usaha, dan kesempatan ekonomi tidak boleh timpang.

Poin itu sangat penting karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa transmigrasi bisa menimbulkan persoalan jika hanya berorientasi pada distribusi lahan tanpa kepastian dan dukungan lanjutan. 

Karena itu, pemerintah kini menekankan penyelesaian persoalan lahan, perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kepastian hukum melalui program penataan yang lebih sistematis. Pendekatan itu jauh lebih realistis karena kesejahteraan tidak lahir dari penempatan semata, tetapi dari jaminan bahwa orang bisa hidup dan bekerja dengan layak. 

Kolaborasi dengan Masyarakat Lokal

Satu hal yang sering dilupakan dalam perdebatan transmigrasi adalah kawasan tujuan transmigrasi bukan ruang kosong. Di sana ada masyarakat lokal dengan sejarah, budaya, pengetahuan, dan kepentingan yang harus dihormati. Karena itu, transmigrasi baru tidak boleh dibangun dengan logika ”pendatang di atas segalanya”.

Kementerian Transmigrasi saat ini menekankan zonasi pengelolaan lahan bersama antara transmigran dan masyarakat lokal sebagai bagian dari pendekatan kekeluargaan dan gotong royong. Itu langkah yang tepat. 

Sebab, kalau transmigrasi dikelola secara eksklusif, ia rawan memicu kecemburuan sosial. Tapi, jika dibangun bersama, transmigrasi justru bisa menjadi jembatan integrasi sosial dan ekonomi. 

Sumber: