Mitos 'Buku dari Barat': Arkeologi Pengerdilan dan Genealogi Hegemoni

”Pengetahuan tidak lahir dari kebenaran yang murni, tetapi dari pertarungan kehendak untuk berkuasa.” -Michel Foucault-

TERDAPAT sebuah kecenderungan hegemonik yang diam-diam mengendap dalam sistem pendidikan dan ruang publik kita: sebuah instruksi implisit bahwa standar kualitas intelektual harus berorientasi dan berkiblat ke Barat. 

Imbauan publik yang belakangan ini ramai diperbincangkan, ketika seorang pejabat negara (menteri HAM) menyarankan agar, terutama generasi muda, mengonsumsi bacaan dan literasi Barat adalah cermin nyata dari keberlanjutan bias tersebut.

Pernyataan yang menyepelekan karya bangsa sembari mendewakan literasi Barat itu memantik respons satire yang sangat tajam dari sastrawan dan penggiat literasi Helvy Tiana Rosa. Melalui puisinya yang berjudul Buku dari Barat (30 Juli 2026), Helvy menelanjangi absurditas logika pejabat tersebut.

BACA JUGA:Solidaritas Global South dan BRICS, Gerakan Dehegemonisasi Ekonomi Barat?

BACA JUGA:Analisis Ringan Piala Dunia 2022: Qatar dan Saudi Bikin Negara Barat Ngaplo

”Di depan wartawan, / Tuan berkata lagi: / bacalah buku Barat, / atau setidaknya terjemahannya. / Buku dari sana objektif, / buku dari sini subjektif.”

”Buku-buku lokal / kami suruh duduk di dapur. / Mereka boleh membantu / membuat kopi untuk Plato, Shakespeare, Foucault, dan Derrida / yang belum sempat mandi.”

Sikap pejabat publik yang mengagungkan orientasi Barat sembari menganakemaskan teori asing itu merupakan manifestasi nyata dari pemikiran orientalistis dan poskolonial. 

Meminjam perspektif Edward Said (Orientalism), sang pejabat secara tidak sadar memosisikan bangsa sendiri melalui kacamata penguasa kolonial: memandang tradisi, sastra, dan karya dalam negeri sebagai sesuatu yang inferior, kurang ilmiah, dan butuh ”dituntun” oleh rasionalisme Barat.  

Jika dibedah melalui pisau analisis Michel Foucault, khususnya pendekatan arkeologi dan genealogi, habitus intelektual itu merupakan bentuk subordinasi pengetahuan yang melanggengkan penjajahan pikiran. Prinsip dasarnya jelas: literasi tak harus berkiblat ke Barat.

Arkeologi Pengerdilan: Menggali Rezim Pengetahuan yang Mengubur Karya Bangsa

Dalam The Archaeology of Knowledge (1969), Foucault mengajak kita melacak aturan-aturan tak kasatmata (episteme) yang menentukan mana pengetahuan yang dianggap ”sah”  dan mana yang dikategorikan sebagai ”pengetahuan terpinggirkan” pada suatu era. 

Jika melakukan eksplorasi arkeologis terhadap sejarah pembentukan epistemologi di Indonesia, kita akan menemukan jejak panjang pengerdilan pengetahuan lokal. Rezim pemikiran yang diwakili imbauan menteri HAM bekerja melalui mekanisme pemisahan hierarki pengetahuan yang tidak adil. 

Sumber: