Warga Desil 9-10 Tak Boleh Pakai Pertalite, Bahlil Beberkan Kriterianya Begini!

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Pemerintah akan membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) bagi kelompok masyarakat kelas atas yang termasuk dalam kategori Desil 9 dan Desil 10. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan secara blak-blakan mencontohkan dirinya sendiri sebagai figur orang kaya yang terlarang keras menggunakan BBM subsidi tersebut.

Langkah penataan akses BBM bersubsidi itu tengah digodok secara intensif oleh kementerian teknis bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Pemerintah menyoroti bahwa alokasi anggaran subsidi energi yang menyedot dana ratusan triliun rupiah dari APBN selama ini kerap bocor dan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat mapan. 

BACA JUGA:Menembus Ombak, Mantri BRI Layani Warga di Kepulauan Maluku Utara

BACA JUGA:Kebakaran Hutan di Kalimantan Diprediksi hingga Oktober, Asap Masuk Sarawak, Bandara Supadio Lumpuh

"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Masa kita pakai subsidi? Ya, sudahlah.. yang kaya, yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat. Subsidi itu ya, untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima," tegas Bahlil Lahadalia di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip disway.id, Jumat, 21 Agustus 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa klasifikasi Desil 9 dan Desil 10 mengacu pada indikator makro pengelompokan masyarakat berpenghasilan tinggi. 

Kriteria keekonomian seseorang tidak hanya diukur dari nominal pendapatan, melainkan dari pengeluaran per kapita bulanan yang menyentuh angka di atas Rp 3 jutaan. 

Selain itu, basis data penunjang seperti standardisasi Upah Minimum Provinsi (UMP), besaran daya listrik rumah tangga, hingga nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diintegrasikan sebagai instrumen penyaring.

BACA JUGA:Diego Simeone Ingin Nicolas Jackson, Atletico Siapkan Tawaran Pinjaman

Kendati demikian, ketua umum Partai Golkar itu memastikan bahwa regulasi pembatasan tersbeut masih berada dalam tahap pengkajian mendalam dan belum dieksekusi secara instan di lapangan. 

Selama payung hukumnya belum resmi ditandatangani, seluruh lapisan masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti mekanisme yang berjalan saat ini.

"Pembatasan Pertalite sekarang, kan, kita masih dalam kajian, sedang dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," imbuhnya.

Sumber: