Mimbar Muktamar

Muktamar NU sebenarnya bukan sekadar forum tertinggi organisasi para ulama. Tapi, juga merupakan pertemuan antara otoritas keulamaan, kecerdasan pesantren, dan persoalan nyata masyarakat. Kecerdasan pesantren dalam menangkap, menuntun, dan memberikan panduan hukum Islam terhadap masalah yang dihadapi publik.

Namun, yang terasa sekarang, perhatian publik lebih banyak diarahkan kepada kandidat, dukungan wilayah, mekanisme pemilihan ahlul halli wal aqdi (AHWA), koalisi elite, dan kedekatan calon dengan kekuasaan. Soal membangun peradaban di abad kedua seperti tenggelam ditelan samudra.

BACA JUGA:Jelang Muktamar, Survei Ungkap 76,1% Warga NU Ingin PBNU Fokus Urus Umat, Bukan Berpolitik

BACA JUGA:Dzurriyah Hasan Gipo: Muktamar Tambakberas Simbol Ajakan Pulang ke Muassis

Persoalannya, mengapa politik internal menjadi makin dominan? Apakah karena makin banyaknya kader NU yang masuk ke politik praktis? Atau, karena relasi antara negara dan NU makin intens? Atau, hal-hal lain yang membuat ormas Islam terbesar di dunia itu harus memasuki fase demikian?

Saya tak bisa menjawabnya. Jawabannya ada pada para pemimpin NU dan muktamirin. Yang bisa diduga, itu adalah konsekuensi logis karena NU telah menjadi kekuatan sosial politik yang sangat besar. Kebesaran itu membuat kursi kepemimpinan menjadi kian bernilai. Makin tinggi nilai politik suatu jabatan, makin keras pula perebutannya.

Bisa jadi, banyaknya kader NU di politik praktis ikut mewarnai. Pengalaman jaringan dan pola kompetisi politik di parpol bisa terbawa ke dalam organisasi. NU sebagai ormas dengan anggota terbesar di negeri ini juga tak mungkin steril dari politik. Sebab, politik ikut menentukan nasib umatnya.

Bagi saya, banyaknya kader NU yang masuk ke politik praktis sebetulnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika logika politik praktis menguasai logika jam’iyah. Kader boleh tersebar di berbagai partai. Namun, institusi NU harus berdiri di atas semua kepentingan partisan.

BACA JUGA:Muktamar ke-35 NU di Depan Mata: Menagih Kembalinya Marwah Pesantren dan Soliditas Tanpa

BACA JUGA:Muktamar Jombang: NU Tidak Hanya Milik Nahdliyin, tetapi Juga Perekat Seluruh Anak Bangsa

Politik harus menjadi instrumen perjuangan NU. Bukan sebaliknya: NU menjadi instrumen kepentingan politik kadernya. Jadi, yang diperlukan sekarang bukan depolitisasi NU, melainkan menata batas antara politik kebangsaan, politik organisasi, dan politik elektoral.

Lebih berbahaya lagi jika besarnya NU dilihat sebagai modal politik. Untuk menggaet jabatan, konsesi, proyek, dan akses terhadap aset-aset bangsa. Jika itu terjadi, NU hanya akan menjadi kendaraan sekelompok kadernya. Padahal, NU lahir untuk menjaga agama, membela masyarakat, dan memperjuangkan kemaslahatan bangsa.

Para pendiri NU telah memberikan sumbangan besar dalam pembentukan Indonesia. Mereka tidak hanya mempertahankan tradisi keagamaan. Tapi, juga ikut membangun fondasi kebangsaan. Resolusi Jihad adalah bukti bahwa otoritas keagamaan NU selalu untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan organisasi, apalagi pribadi.

Karena itu, mimbar muktamar semestinya lebih mengedepankan gagasan-gagasan besar NU sebagai organisasi Islam yang ikut membentuk bangsa ini. Muktamar harus menjadi tempat NU membaca perubahan zaman, menentukan posisi moral, serta menawarkan jalan keluar atas persoalan masyarakat.

BACA JUGA:Pendekar Muktamar

Sumber: