Mimbar Muktamar

BACA JUGA:Mengembalikan Muktamar Ke-35 NU kepada Maslahat, Bukan Kontestasi

Publik menunggu hasil bahtsul masail tentang fikih kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, kekuasaan algoritma, dan manipulasi informasi. Teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja, beribadah, dan membentuk pandangan dunia. NU perlu menjelaskan batas etik dan tanggung jawab manusia di tengah kekuasaan mesin.

Publik juga menunggu pandangan NU tentang etika kekuasaan, korupsi, oligarki, dan pembiayaan politik. Demokrasi bisa kehilangan maknanya ketika kekuasaan hanya beredar di antara pemilik modal dan elite politik. Fiqh siyasah NU harus hadir bukan untuk memberikan pembenaran kepada kekuasaan. Tapi, menjaga kekuasaan agar tetap menjadi amanat bagi kemaslahatan.

NU juga perlu berbicara tegas mengenai ketimpangan kepemilikan tanah dan reforma agraria. Sebagian besar warga nahdliyin hidup di desa dan menggantungkan kehidupannya pada tanah. Tak masuk akal apabila organisasi yang basis terbesarnya petani justru tidak berada di barisan depan dalam memperjuangkan keadilan agraria.

Juga, soal perlindungan petani, nelayan, buruh informal, dan pekerja digital. Mereka menghadapi bentuk-bentuk eksploitasi baru yang tidak selalu terjangkau oleh rumusan fikih lama. Bahtsul masail harus mampu mempertemukan dalil keagamaan dengan perubahan hubungan kerja dan struktur ekonomi kontemporer.

BACA JUGA:Tambakberas dan Muktamar NU: Titik Balik Kebangkitan Organisasi di Abad Kedua

BACA JUGA:Operasi Senyap PKB di Muktamar ke-35: Memulangkan PBNU ke Khittah Politik Melalui Empat Figur dan Kader Terbaiknya

Perubahan iklim, krisis air, energi, dan kerusakan lingkungan juga menunggu panduan keagamaan. Fikih lingkungan tidak cukup berhenti pada seruan menjaga alam. Ia harus berani membicarakan tanggung jawab korporasi, kebijakan negara, keadilan antargenerasi, dan hak masyarakat atas sumber daya alam.

Begitu pula pinjaman daring, judi daring, aset kripto, dan ekonomi digital. Persoalan tersebut telah masuk ke ruang keluarga, menghancurkan ekonomi rumah tangga, bahkan memicu berbagai tragedi sosial. Masyarakat tidak hanya membutuhkan panduan yang jelas, tetapi juga solusi kelembagaan dan gerakan nyata NU.

Muktamar semestinya tidak hanya menghasilkan pemimpin. Muktamar harus menghasilkan arah. Pemimpin memang diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Namun, gagasan diperlukan untuk menentukan ke mana organisasi bergerak.

Tambakberas mempunyai akar sejarah kuat dalam tradisi KH Abdul Wahab Chasbullah. Ia seorang kiai, pemikir, organisator, dan penggerak kebangsaan. Karena itu, muktamar di Tambakberas perlu menjadi momentum mempertemukan kembali fikih, realitas sosial, dan keberanian politik kebangsaan.

BACA JUGA:Duet KH Imam Jazuli dan KH Asep Saifuddin, Jawaban Konkret untuk Muktamar Ke-35 NU

NU terlalu besar jika energi muktamar hanya dihabiskan untuk menentukan siapa memperoleh jabatan. Keberhasilan muktamar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih. Tapi, juga oleh persoalan umat apa yang berhasil dijawab.

Muktamar harus kembali menjadi mimbar gagasan. Bukan panggung perebutan pengaruh. Bukan pula instrumen bagi sebagian elite untuk menguasai kekuasaan dan aset bangsa.

Politik penting bagi NU. Tetapi, NU tidak boleh diperkecil menjadi sekadar kekuatan politik. Sebab, NU lahir bukan hanya untuk memenangkan pertarungan hari ini. NU hadir untuk menuntun perjalanan bangsa menghadapi masa depan.

Sumber: