Ketika Angka Desil Membabi Buta, Hak Pendidikan Anak Dipertaruhkan
KIP, Desil dan Keadilan Pendidikan: Jangan Biarkan Data Mengalahkan Kenyataan.-Nano Banana 2-Nano Banana 2
Data sosial ekonomi seharusnya menjadi instrumen untuk mengidentifikasi penerima, bukan menjadi tembok yang menutup mata terhadap fakta di lapangan.
Bahkan pemerintah sendiri telah membuka ruang bagi kasus seperti ini. Kemendikdasmen menyatakan bahwa apabila terdapat anak dari keluarga kurang mampu tetapi belum terdaftar sebagai penerima PIP, sekolah dan pemangku kepentingan daerah dapat mengusulkannya kepada dinas pendidikan.
Artinya, verifikasi kondisi riil tetap memiliki tempat dalam sistem.
BACA JUGA:BGN Kaji Penerima MBG Hanya untuk Desil 1-7, Siswa Keluarga Mampu Berpotensi Dicoret
BACA JUGA:Wamenkop: KDKMP Perluas Peluang Kerja bagi Masyarakat Desil 1 hingga 4
Sekolah Harus Menjadi Mata dan Telinga Pemerintah
Dalam persoalan ini, sekolah mempunyai posisi yang sangat strategis. Guru dan sekolah setiap hari berinteraksi dengan peserta didik. Sekolah sering kali mengetahui kondisi seorang anak lebih cepat daripada sistem database.
Guru dapat melihat ketika seorang anak mulai tidak mampu membayar kebutuhan sekolah, kesulitan membeli perlengkapan belajar, tidak memiliki biaya transportasi, atau bahkan terancam berhenti sekolah karena persoalan ekonomi.
Karena itu, sekolah jangan hanya berperan sebagai pelaksana administrasi PIP. Sekolah harus diberi ruang untuk menyampaikan kondisi faktual peserta didik.
Tentunya bukan berarti sekolah bebas menentukan penerima bantuan tanpa verifikasi. Justru diperlukan mekanisme yang transparan:
- Sekolah melakukan identifikasi awal.
- Orang tua mengajukan bukti kondisi ekonomi.
- Sekolah melakukan verifikasi.
- Pemerintah daerah melakukan validasi.
- Data diperbarui dalam sistem.
- Pemerintah menetapkan penerima berdasarkan hasil verifikasi.
Dengan mekanisme tersebut, kita dapat menjaga dua hal sekaligus: ketepatan data dan keadilan sosial.
Jangan Korbankan Anak Karena Kesalahan Data
Yang paling penting untuk diingat adalah bahwa yang sedang kita bicarakan bukan sekadar angka desil. Di balik satu nama dalam daftar penerima KIP/PIP ada seorang anak yang mempunyai cita-cita.
Jika seorang anak dari keluarga kurang mampu tidak memperoleh bantuan hanya karena keluarganya tidak tercatat dalam desil yang dipersyaratkan, maka yang harus kita pertanyakan bukan hanya "mengapa dia tidak masuk desil?", tetapi juga:
"Apakah negara sudah memberikan kesempatan kepada keluarga tersebut untuk membuktikan kondisi ekonominya yang sebenarnya?"
Jangan sampai seorang anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena data keluarganya belum diperbarui.
Data dapat diperbaiki. Kondisi sosial ekonomi dapat berubah. Tetapi waktu seorang anak untuk mendapatkan pendidikan tidak dapat diulang. KIP Harus Menjadi Instrumen Keadilan, Bukan Sekadar Administrasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: