Khofifah Percepat Program Bedah Rumah di Jatim

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Selain mengejar pembangunan, Pemprov Jatim memperketat koordinasi dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara daring, Senin, 14 September 2026.

“Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegas Khofifah.

Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit rumah di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi.

BACA JUGA:Khofifah Terima Investor Dubai dan Tiongkok, Target Kawasan Industri Bangkalan Dibangun 2027

Gubernur Khofifah bersama Menteri AHY di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik-Humas Pemprov Jatim-

Usulan BSPS dari pemerintah kabupaten/kota mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah selesai diverifikasi dan 11.995 unit ditetapkan sebagai penerima bantuan.

“Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” kata Khofifah.

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jatim juga dilakukan melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota. Pada 2026, sebanyak 5.411 unit RTLH telah tertangani dari target 9.725 unit.

Penanganan RTLH oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Pemprov Jatim telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan yang dilakukan Kodaeral V masih berlangsung.

Adapun pemerintah kabupaten dan kota melalui APBD masing-masing telah menangani 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.

BACA JUGA:Khofifah Dorong Radio Jadi Benteng Informasi di Tengah Banjir Hoaks

BACA JUGA:Target Juara Umum MTQ Nasional 2026, Gubernur Khofifah Lepas Kafilah Jatim

Untuk mempercepat pelaksanaan BSPS, Pemprov Jatim menyiapkan Desk khusus BSPS sebagai pusat koordinasi dan monitoring dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Sumber: