Beking Menteri

MENGAPA bukan Raja Juli? Mengapa bukan Zulkifli Hasan? Atau, mengapa bukan Bahlil Lahadalia? Kok yang out dari kabinet Merah Putih Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Jawaban paling normatifnya: bongkar pasang menteri adalah hak prerogatif presiden. Secara teori, sistem presidensial yang dianut Indonesia memberikan kewenangan mutlak kepada presiden.

Tapi, realitasnya, ada kelompok menteri yang membuat presiden berpikir panjang untuk mencopotnya. Bahkan, ”tak berani”. Yakni, menteri dari partai politik. Terutama jajaran ketua umum. 

Karena itu, menteri seperti Menteri ESDM Bahlil (ketum Golkar), Menko Pangan Zulkifli (PAN), Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (PKB), dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), mereka tak tergantikan. Walau kabinet guncang isu, mereka tetap aman.

BACA JUGA:Purbaya Sebut Anggaran Rp11 Triliun untuk Rekening Massal Belum Final

BACA JUGA:Purbaya Bantah Isu Jual Beli Jabatan Rp100 Miliar di Kemenkeu

Pun, kalau ada persoalan, kelompok elite di kabinet itu paling banter pindah kursi menteri. Mau contohnya? Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kala itu Ketum Golkar Aburizal Bakrie menjabat menko perekonomian. Di tengah jalan, tak sesuai ekspektasi, Aburizal hanya digeser jadi menko kesejahteraan rakyat.

Kedua, selain parpol, yang bisa menjadi beking menteri adalah ormas. Misalnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang menjadi representasi Muhammadiyah. Atau, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang merupakan perwakilan wajah Nahdlatul Ulama (NU).

Gus Ipul saat menjadi menteri desa tertinggal pernah diganti. Itu gara-gara ia kehilangan beking. PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar menganggap Gus Ipul bukan bagian dari partainya. SBY pun mengganti Gus Ipul dengan calon yang disodorkan PKB, yakni Lukman Edi.

Sekarang Gus Ipul yang mendapat kursi menteri tak lepas dari posisinya sebagai sekjen PBNU. Apakah itu alasan ia bekerja keras di muktamar NU di Jombang. Sehingga tetap eksis di PBNU. Dan, tetap eksis di kabinet? 

Sejak era reformasi, semua presiden menjadikan parpol dan ormas untuk memperkuat kabinetnya. Alasannya untuk stabilitas politik. Sekaligus ”menjinakkan” parlemen. Padahal, praktik itu tak ubahnya sistem kabinet parlementer. Lucunya, presiden kita tetap menyebut diri menganut sistem presidensial.

Ketiga, sumber rekrutmen menteri: relawan. Atau, para tim sukses. Mereka yang berkeringat saat pilpres. Di era Prabowo, mereka didominasi Hambalang Boys. Anak-anak muda yang berada di sekitar Prabowo.

Hambalang Boys menjadi anggota kabinet semata-mata karena loyalitas buta kepada Prabowo. Bukan karena kapasitas atau rekam jejak pendidikan dan pengalaman. Dalam kelompok itu ada Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Seskab Teddy, dan Kepala BGN Sudaryono.

Keempat, para menteri andalan Jokowi yang tetap dipakai. Ada Menteri Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, dan Menpora Erick Thohir. Terkesan mereka adalah menteri ”titipan” Jokowi. Posisinya juga tak kalah kuat. 

Sumber: