Menata Kampus PTKI di Era Kecerdasan Buatan

Persoalan lain adalah etika riset dan kedaulatan data. Naskah penelitian, data responden, dokumen kelembagaan, dan informasi sensitif tidak dapat diperlakukan sebagai bahan yang bebas dimasukkan ke platform AI. Kemudahan teknologi tidak menghapus kewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas penelitian.

Tata kelola AI juga harus berbicara tentang keadilan akses. Transformasi teknologi tidak boleh membuat kesenjangan antara PTKI yang memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia kuat dengan kampus yang masih menghadapi keterbatasan makin lebar. PTKI di wilayah 3T perlu memperoleh kesempatan yang proporsional untuk membangun infrastruktur, kompetensi, dan ekosistem pemanfaatan AI.

Ada pula pertanyaan yang khas bagi PTKI: seperti apa AI yang berkarakter keislaman? Pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan menempelkan istilah Islam pada sebuah teknologi. Nilai amanah, kejujuran ilmiah, keadilan, kemaslahatan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial perlu hadir dalam cara teknologi dirancang, digunakan, dinilai, dan dipertanggungjawabkan.

Menata Tata Kelola

Sebagai wakil rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya melihat penyusunan pedoman tata kelola AI di lingkungan PTKI sebagai langkah yang perlu dipercepat. Kita tidak sedang menghadapi persoalan yang sama dengan yang dibayangkan Coxon. 

Kita sedang menghadapi persoalan yang lebih dekat, yakni kemungkinan manusia menyerahkan sebagian proses berpikirnya kepada mesin tanpa menyadari bahwa otoritas intelektualnya ikut bergeser.

Perubahan itu tidak selalu berlangsung dramatis. Tidak ada mesin yang tiba-tiba mengambil alih ruang kelas. Tidak ada algoritma yang secara terbuka mengumumkan bahwa dosen dan mahasiswa tidak lagi diperlukan.

Perubahannya justru dapat terjadi secara perlahan. Mahasiswa makin jarang memeriksa sumber karena jawaban AI terlihat meyakinkan. Peneliti kian mudah menerima ringkasan tanpa membaca literatur asli. Dosen makin terbiasa menggunakan keluaran mesin tanpa menguji kembali akurasinya. Institusi mulai memercayai rekomendasi algoritma karena dianggap lebih objektif.

Sedikit demi sedikit, kewenangan berpikir dan menilai dapat berpindah tanpa pernah ada keputusan formal bahwa kewenangan tersebut telah dipindahkan.

Karena itu, pelajaran terpenting dari Coxon bukanlah bahwa kita harus takut terhadap AI. Pelajarannya adalah manusia perlu lebih cepat membangun tata kelola daripada kecepatan teknologi mengubah kebiasaan manusia.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan cara menggunakan teknologi sekaligus cara menjaga jarak kritis terhadapnya. Mahasiswa perlu belajar kapan AI dapat membantu, kapan keluarannya harus diverifikasi, dan kapan keputusan harus dikembalikan sepenuhnya kepada manusia.

Pada titik itu, pertanyaan terbesar tentang AI di perguruan tinggi bukan seberapa cerdas mesin dapat menjadi. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah seberapa bertanggung jawab manusia dalam menggunakan kecerdasan yang telah diciptakannya.

PTKI memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu sebelum perubahan menjadi kebiasaan dan sebelum kebiasaan berubah menjadi ketergantungan. 

Tata kelola AI perlu dibangun sekarang, ketika manusia masih memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat bagi pengembangan ilmu, bukan perlahan menjadi penentu arah ilmu itu sendiri. (*)

*) Ahmad Tholabi Kharlie adalah guru besar dan wakil rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber: