Gus dan Gus

Peristiwa itu terjadi saat munas alim ulama di Kaliurang, Yogyakarta. ”Keduanya lantas menunjuk KH Ali Maksum Krapyak. Sebagai santrinya, saya yang diutus menyampaikan keputusan itu kepada Kiai Ali. Saya dimarahi habis-habisan oleh Kiai Ali karenanya,” tambah Gus Mus.

Kiai Ali Maksum baru bersedia menjadi rais aam setelah digeruduk para kiai tersebut. ”Di muktamar Cipasung, KH Ilyas Ruhiyat juga bersedia menjadi rais aam karena khawatir posisi itu kosong karena banyak kiai yang tak bersedia dipilih,” kisah paman KH Yahya Cholil Staquf, ketum PBNU sebelum ini, tersebut.

Saya mengikuti dinamika kepemimpinan NU sejak muktamar Yogyakarta. Tahun 1989. Gus Dur terpilih kembali menjadi ketum PBNU secara aklamasi. ”Di muktamar Cipasung, Gus Dur tertantang mencalonkan kembali karena pemerintahan Soeharto tak menghendakinya,” cerita Gus Mus.

Ketika Gus Dur bersaing dengan KH Abu Hasan dalam muktamar Cipasung, misalnya, pertarungannya sangat keras. Pemerintahan Orde Baru bahkan disebut ikut bermain untuk mencegah Gus Dur kembali memimpin NU. Namun, saya tidak mendengar isu risywah atau politik uang menjadi pembicaraan utama.

Tampaknya, sejak muktamar Situbondo, dinamika kepemimpinan NU lebih digerakkan para gus. Itu adalah sebutan untuk para putra kiai dalam tradisi pesantren. Waktu itu, trio gus –Gus Dur, dokter Fahmi, dan Gus Mus– mengubah arah baru perjuangan NU. Dari orientasi politik praktis kembali ke Khittah 1926.

Ketika generasi para gus itu berganti, rupanya para gus baru kembali mewarnai dinamika muktamar. Tentu saja membawa warna baru karena mereka dibesarkan tidak hanya dari tradisi pesantren. Tetapi, juga terpaan pendidikan nonpesantren. Mereka digembleng dalam lingkungan politik yang berbeda.

Dinamika yang terjadi dalam beberapa muktamar NU belakangan ini lebih menggambarkan pertarungan orientasi dan kepentingan para gus itu. Sejak dulu selalu ada perbedaan pandangan, persaingan, dan ketegangan. Namun, persaingan tersebut lebih banyak berupa adu gagasan tentang arah masa depan NU.

Ada yang ingin NU lebih aktif dalam politik kebangsaan. Ada yang ingin NU berkonsentrasi pada pendidikan dan penguatan pesantren. Ada pula yang mendorong NU menjadi kekuatan ekonomi umat. Semua itu diperdebatkan secara terbuka. Kadang keras. Namun, tetap dalam bingkai jam’iyah.

Hanya belakangan, suasananya terasa berubah. Menjelang dan setelah muktamar, mulai sering terdengar isu risywah, politik uang, pengondisian suara, hingga keterlibatan kekuatan politik dari luar NU. Benar atau tidak, isu itu sudah cukup untuk melukai marwah organisasi para ulama tersebut.

Mengapa hal itu terjadi? Apakah karena simpul para gus sekarang lebih didominasi para politikus? Ataukah karena NU telah tumbuh menjadi organisasi sangat besar sehingga terlalu seksi untuk tidak diperebutkan?

Harus diakui, kini NU bukan hanya organisasi keagamaan. Ia memiliki puluhan juta warga, ribuan pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga ekonomi, jaringan internasional, dan pengaruh politik yang sangat besar. Siapa pun yang memimpin NU otomatis memiliki modal sosial dan simbolis yang luar biasa.

Karena itu, jabatan di NU bisa menggoda siapa saja. Termasuk mereka yang melihat NU sebagai kendaraan untuk memperbesar pengaruh politiknya. Kalau tidak berhati-hati, muktamar dapat bergeser dari musyawarah para pengabdi menjadi kompetisi para pemburu posisi.

Namun, kita juga tidak boleh buru-buru menyalahkan politisi. Politik pada dirinya bukan barang haram. Banyak politikus NU yang memberikan sumbangan besar bagi bangsa dan jam’iyah. Yang berbahaya adalah ketika cara-cara politik transaksional dibawa masuk ke organisasi ulama.

Di sinilah barangkali titik krusialnya. Bagaimana agar arah dinamika dalam tubuh NU tetap dalam bingkai kebijaksanaan para kiai. Bagaimana marwah NU sebagai organisasi yang didirikan para kiai tetap terjaga. Bagaimana menjadikan gerakan NU tetap relevan di segala zaman.

Dahulu gerakan kembali ke Khittah 1926 muncul setelah NU terlalu lama terseret dalam politik praktis. KH Idham Chalid memimpin terlalu lama dan berkelindan erat dengan dinamika politik nasional. Saat itulah lahir gerakan para gus –dipimpin Gus Dur– untuk mengembalikan menjadi jam’iyah diniyah ijtima’iyah.

Sumber: