Said Abdullah Optimistis Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Mulai 2028

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah optimistis program pendidikan negeri gratis jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi dapat direalisasikan mulai 2028. Namun, ia menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap agar kesiapan anggaran dan tata kelolanya matang.

"2028, Insya Allah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap, yang paling ideal," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Menurut Said, pemerintah bersama DPR saat ini masih melakukan pemetaan kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis tersebut. Perhitungan sementara menunjukkan kebutuhan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp210 triliun, sedangkan pendidikan tinggi diperkirakan membutuhkan Rp92 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi mencapai sekitar Rp302 triliun.

BACA JUGA:Said Abdullah Berharap Soekarno Run Tak Hanya Jadi Kompetisi Lari

BACA JUGA:Kabar Baik PPPK: Gaji Dialihkan ke APBN Rp23 Triliun Mulai 2027, Said Abdullah Buka Suara

"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir 300, Rp302 triliun," jelas politisi senior PDIP tersebut.

Said mengatakan penerapan program tidak bisa dilakukan sekaligus. Menurutnya, pendekatan bertahap diperlukan agar pemerintah dapat menguji tata kelola sekaligus menghitung kebutuhan riil pembiayaan pendidikan.

"Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60 persen, 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," ujarnya.

Sebagai langkah awal, Banggar DPR telah menganggarkan sekitar Rp5 triliun untuk program pendidikan gratis jenjang SD-SMP. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pilot project sebelum cakupan program diperluas ke jenjang pendidikan lainnya.

BACA JUGA:Said Abdullah Tekankan Pentingnya Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

BACA JUGA:Sebut NU Kekuatan Diasporik Peradaban, Said Abdullah Harap Muktamar ke-35 NU Perkuat Keteladanan Moral

Said menegaskan, angka kebutuhan sekitar Rp302 triliun tersebut masih merupakan pemetaan awal. Pemerintah dan DPR masih perlu menghitung secara lebih terperinci kebutuhan pembiayaan setiap jenjang, termasuk aspek tata kelola dan kebijakan tenaga pendidik.

Ia juga menyoroti rencana pemerintah terkait pengelolaan tenaga pendidik yang akan berpengaruh terhadap penyusunan APBN.

Sumber: