Data Berkeadilan Gender: Statistik sebagai Kompas Indonesia Maju

Kondisi miris itu terjadi karena banyak perempuan menopang ekonomi keluarga, tapi perlindungan yang mereka terima belum sebanding dengan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

Di balik angka-angka tajam itu tersimpan beban ganda yang masih membelenggu perempuan Indonesia. Sakernas Agustus 2025 mencatat bahwa 38,29 juta penduduk yang melaporkan kegiatan utama ”mengurus rumah tangga” mayoritas adalah perempuan. 

Survei penggunaan waktu (time use survey) oleh Prospera, Investing in Women, Universitas Indonesia, BPS, ILO, dan UN Women pada 2023 mengungkap bahwa perempuan menghabiskan waktu 2,8 kali lebih banyak untuk melakukan kerja domestik tak berbayar. 

Laporan bertajuk What Can Time Use Tell Us About Lifting Female Labour Participation in Indonesia? itu menyebutkan, total jam kerja perempuan mencapai 11,6 jam per hari. Sementara itu, jam kerja laki-laki hanya 9,2 jam per hari. 

Temuan tersebut menegaskan bahwa ketimpangan waktu antara kerja berbayar dan tidak berbayar menjadi penghalang utama partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Kajian Bank Dunia (2024) menyebutkan, para ibu mencurahkan rata-rata 13,7 jam per hari untuk pengasuhan, sedangkan ayah 3–4 jam saja. 

Peran ganda itu pula yang mendorong 33,92 persen perempuan bekerja paruh waktu dibandingkan 17,82 persen laki-laki. Sebanyak 64,25 persen perempuan melakukan pekerjaan sektor informal tanpa jaminan sosial memadai. 

Yang lebih ironis, kerja pengasuhan dan domestik itu sama sekali tidak masuk komponen penghitungan produk domestik bruto. Padahal, angka-angka tersebut menjadi fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi.

Perempuan sebagai fondasi ekonomi keluarga sudah banyak digaungkan lewat penelitian. Faktanya, peran perempuan dalam perekonomian nasional kini jauh melampai posisi pelengkap. Sepanjang 2021–2025 sebanyak 7,99 juta nomor induk berusaha (NIB) diterbitkan atas nama pelaku usaha perempuan. 

Itu menunjukkan bahwa penggerak UMKM yang meningkatkan perekonomian nasional adalah perempuan. Dari warung Madura yang buka 24 jam hingga PO makanan yang dibuat dari dapur sederhana. BPS menaruh perhatian khusus terahadap perempuan dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), berkolaborasi dengan Kementerian PPPA dan PT PNM. 

Tujuannya adalah para pelaku usaha ultramikro binaan program Mekaar yang anggotanya mayoritas perempuan dari keluarga prasejahtera turut tercatat secara akurat. Ketika kelompok perempuan tercatat dengan akurat, mereka memiliki pijakan untuk bersuara dalam perumusan kebijakan ekonomi ke depan.

Kesetaraan gender sering kali dipahami sempit sebagai goal SDGs ke-5. Nyatanya, itu adalah simpul yang menghubungkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Akses permodalan dan perlindungan sosial yang setara bagi perempuan pelaku usaha mendongkrak SDGs ke-8 tentang pekerjaan layak.

Jaminan kesehatan bagi perempuan kepala keluarga memenuhi SDGs ke-3 sekaligus menekan angka kemiskinan sebagaimana SDGs pertama. Investasi sejak dini pada data yang berkeadilan gender adalah investasi pada keseluruhan agenda pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai kemajuan itu, perlu ada langkah-langkah konkret yang diambil. Pertama, fokus pada lembaga survei yang menangani data untuk saling berkolaborasi mencapai akurasi. 

Kedua, memperkuat penganggaran responsif gender yang berbasis data terpilah, termasuk memberikan fasilitas pengasuhan anak dan lansia yang terjangkau untuk meringankan beban ganda. 

Ketiga, memberikan jaminan sosial bagi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal melalui skema iuran bersubsidi. 

Sumber: