Data Berkeadilan Gender: Statistik sebagai Kompas Indonesia Maju

Hari Statistik Nasional (HSN) diperingati setiap 26 September. Itu menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan pembangunan, selalu ada angka-angka yang menentukan arah. Tahun ini tema yang diusung adalah Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju. 

Tema itu memberikan makna bahwa statistik harus menjadi kompas, bukan hanya pelengkap administratif bagi setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. 

Jika statistik adalah kompas, angka-angka di sana menjadi petunjuk arah kebijakan pemerintah. Itu berarti juga data yang timpang akan membuat pemerintah tersesat, tidak tahu mana jalan pulang. 

Data yang timpang akan membuat pemerintah kebingungan mencari arah, sementara tidak banyak yang bisa dilakukan pihak lain karena tanpa data yang akurat, pemerintah akan tetap tersesat. Sebagai kompas, data yang tepat adalah fondasi yang kokoh.

BACA JUGA:Data Akurat untuk Dunia Lebih Baik: Makna di Balik Hari Statistik Sedunia 2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025–2045 Visi Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Maju 2045 disebutkan bahwa cita-cita Indonesia adalah menjadi Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Cita-cita itu akan terwujud bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti. 

Predikat ”negara maju” bukan sebatas klaim. Di sana terkandung kemampuan untuk membaca kondisi bangsa secara akurat. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menganalogikan sensus ekonomi sebagai medical checkup bagi kondisi ekonomi Indonesia. 

Sensus yang rutin dilakukan itu akan membuahkan data yang akurat dan membantu pemerintah menentukan arah kebijakannya. 

Tanpa sensus ekonomi yang adalah medical checkup tersebut, pemerintah tidak akan mendapatkan ”resep” alias rumusan kebijakan. Analogi tersebut relevan dengan prinsip bahwa statistik adalah kompas kebijakan.

Kebijakan terbaik adalah yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 tercatat 0,402 atau meningkat 0,019 poin dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan meningkat menjadi 56,70 persen per September 2025. Namun, kenaikan itu tidak merata di semua dimensi. 

Dimensi pemberdayaan, khususnya, masih menunjukkan penyempitan selisih (gender gap) karena keterwakilan perempuan di lembaga legislatif justru turun ke angka 22,28 persen. 

Global Gender Gap Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 dari sepuluh negara ASEAN. Skor Indonesia tercatat 0,692. Artinya, posisi Indonesia tertinggal jauh dari sejumlah negara tetangga dengan kawasan yang sama. 

Pada level nasional, kondisinya lebih kompleks. BPS mencatat bahwa 11,89–12,73 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai perempuan. Namun, hanya 26,58 persen female breadwinner yang memiliki jaminan kesehatan. 

Sumber: