Merancang Skema Pendidikan Tinggi Gratis

Machsus.--

Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka. Gagasannya sulit untuk tidak disukai. Pendidikan semestinya membuka pintu mobilitas sosial, bukan justru menutupnya bagi mereka yang lahir dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena tidak mampu membayar. Namun, ada pertanyaan sederhana yang sering luput, yakni jika mahasiswa tidak membayar, siapa yang membayar?

Gratis bagi mahasiswa tidak berarti pendidikan tinggi tak berbiaya. Kampus tetap membutuhkan biaya untuk dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, infrastruktur, riset, dan pengembangan akademik. Lantaran itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada bagaimana membuat UKT menjadi nol, tetapi bagaimana memastikan biaya pendidikan tetap tersedia ketika tagihan kepada mahasiswa dikurangi atau dihapuskan.

Gratis Tapi Berbiaya

Di sinilah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) menjadi relevan. BKT dapat diposisikan sebagai basis untuk memperkirakan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa, sedangkan UKT menunjukkan bagian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Keduanya menjawab pertanyaan berbeda. BKT berbicara tentang berapa biaya pendidikan. UKT berbicara tentang berapa yang dibayar mahasiswa. Maka ketika UKT menjadi nol, BKT tentu tidak ikut menjadi nol. Dengan kata lain, pendidikan tinggi gratis pada hakikatnya bukan menghilangkan biaya, melainkan mengubah distribusi siapa yang menanggung biaya tersebut.

BACA JUGA:Pendidikan Tinggi Indonesia Memerlukan Kontrak Baru

BACA JUGA:Perluas Jangkauan Pendidikan Tinggi, UK Petra dan PGPI Nasional Jalin Kerja Sama Beasiswa

Pengalaman internasional juga memperlihatkan tidak ada satu model tunggal. Negara-negara Nordik, seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, bertumpu pada pendanaan publik yang kuat. Chile memilih pembebasan biaya yang lebih terarah. Australia menggeser sebagian kontribusi hingga setelah mahasiswa lulus dan memperoleh penghasilan.

Lantaran itu, Indonesia tidak perlu terjebak mencari satu model untuk ditiru. Pertanyaan yang lebih produktif adalah skema seperti apa yang paling sesuai dengan struktur pendidikan tinggi, kemampuan fiskal, dan kebutuhan pembangunan Indonesia?

Enam Skema Kuliah Gratis

Peta persoalannya dapat dimulai dengan tiga pertanyaan, yakni gratis untuk siapa, berapa yang dibayar negara, dan kapan biaya itu ditanggung? Dari tiga pertanyaan ini, setidaknya terdapat enam skema yang dapat dipertimbangkan.

Skema pertama, gratis universal. Semua mahasiswa tidak membayar UKT dan negara menanggung seluruh biaya pendidikan berdasarkan BKT. Rumusnya sederhana: UKT = Rp0; negara membayar = 100 persen BKT. 

Model ini paling mudah dipahami, tetapi sekaligus membutuhkan kapasitas fiskal terbesar. Pelajaran penting dari negara-negara Nordik bukan semata-mata bahwa mahasiswa tidak membayar tuition fee, melainkan bahwa universitas memperoleh dukungan publik yang kuat. Mahasiswa dapat tidak membayar karena negara membiayai institusinya.

Sumber: