Reshuffle Ketujuh Kabinet Merah Putih: Golkar Menguat, ‘Geng Solo’ Terkikis

Langkah itu diyakini perlahan-lahan akan mengikis bayang-bayang kedekatan elite utama Golkar dengan "geng Solo".

Selain merangkul Golkar, Mubarok mencatat adanya upaya penguatan stabilitas politik melalui penunjukan figur-figur baru yang dinilai dekat dengan presiden. Salah satunya adalah penunjukan Sugiono sebagai menko PMK, menggantikan Pratikno. 

Lantas apakah perombakan kabinet kali ini akan menjamin peningkatan performa pemerintahan? Mubarok menyebut belum tentu.

Sebab, perombakan kabinet ketujuh saat ini sebagian besar posisi masih diisi oleh wajah-wajah lama. Belum menghadirkan figur baru yang dikenal publik sebagai representasi kuat suara masyarakat.

BACA JUGA:Listyo Sigit Dicopot dari Kapolri, Kini Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Sementara itu, Bahlil terlihat menyambut amanah baru dari presiden itu dengan bergairah. Ia menyatakan siap untuk menggenjot percepatan hilirisasi dan transisi energi. Bahlil pun berkomitmen mengonsolidasikan berbagai pihak. Demi mempercepat eksekusi program-program strategis tersebut di lapangan.

Bahlil membeberkan sejumlah fokus utama yang akan menjadi landasan kerjanya. Mengingat sektor ESDM memegang peranan vital, ia mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi nasional terkonsentrasi di sektor ini. 

Oleh karena itu, untuk tahap awal, kantor Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan beroperasi langsung di gedung Kementerian ESDM sambil melihat perkembangan kebutuhan ke depan.

​Selain itu, ia juga mempertegas garis koordinasi dengan kementerian teknis di bawah naungannya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi dipastikan tetap bertindak sebagai kementerian teknis yang berada dalam kendali dan koordinasi penuh Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

​Bahlil menekankan bahwa seluruh langkah kerjanya akan berpedoman pada mandat yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Menurutnya, dalam sistem presidensial, pengangkatan dan penugasan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden yang wajib dihormati, ditaati, dan dilaksanakan secara optimal oleh setiap pembantunya.

​“Sebagai pembantu Presiden yang baik, kita akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” tandasnya. (*)

Sumber: