Reshuffle dan Kepercayaan Publik

Di sinilah persoalan kepercayaan publik menjadi penting. Pemerintahan Prabowo masih memiliki modal kepercayaan. Namun, kepercayaan itu tidak bersifat permanen. Ia makin bergantung pada pengalaman masyarakat terhadap hasil pemerintahan. 

Saya menyebutnya conditional trust, ’kepercayaan bersyarat’. Publik masih dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah, tetapi kesempatan itu disertai tuntutan pembuktian. 

Setelah pejabat diganti, masyarakat tentu ingin melihat apakah masalah ikut selesai. Setelah struktur diubah, publik ingin mengetahui apakah program berjalan lebih baik.

Makin sering reshuffle dilakukan, makin tinggi pula ekspektasi masyarakat. Pada satu titik, publik tidak lagi terlalu tertarik pada siapa menggantikan siapa, tetapi pada apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan mereka.

BACA JUGA:Reshuffle Konsolidasi Politik

BACA JUGA:Anies dan Reshuffle Rabu Pon

Karena itu, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui citra presiden, popularitas menteri, atau kuatnya koalisi politik. Kepercayaan dibentuk oleh pengalaman warga terhadap harga kebutuhan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah memperbaiki masalah.

Urgensi Opini Pubik

Ada satu perkembangan yang patut diapresiasi dari komunikasi pemerintahan sekarang, yakni suara publik digital setidaknya telah diakui sebagai sumber masukan. Opini publik, melalui digital, makin dianggap urgen.

Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa masukan warga melalui TikTok atau media sosial dapat sampai kepadanya dan ditindaklanjuti. Itu penting karena demokrasi hari ini memang berlangsung dalam lingkungan komunikasi yang berbeda. Warga tidak harus menunggu pemilu, rapat parlemen, atau media arus utama untuk menyampaikan pengalaman dan kritik.

Satu persoalan lokal dapat direkam, diunggah, menyebar, kemudian menjadi perhatian nasional. Kritik terhadap MBG, koperasi desa, pelayanan publik, jalan rusak, atau perilaku pejabat dapat bergerak melalui jaringan digital dan menuntut respons pemerintah.

Itulah yang dapat disebut networked public pressure, tekanan publik berjejaring. Tekanan itu tidak mempunyai ketua umum, kantor pusat, atau kursi di parlemen. Namun, ia memiliki kemampuan memengaruhi opini publik dan reputasi pemerintah.

Dalam demokrasi digital, kekuasaan bukan lagi satu-satunya pihak yang memproduksi pesan. Masyarakat juga memproduksi informasi, pengalaman, kritik, dan penilaian. Tentu tidak semua yang viral benar. 

Media sosial juga dapat dipenuhi informasi keliru, manipulasi, atau kepentingan tertentu. Pemerintah tidak harus mengikuti setiap suara yang paling ramai. Namun, mengabaikan suara publik juga bukan pilihan.

Demokrasi Memerlukan Dialog

Sumber: