Antara Ijazah, Palu Hakim, dan Tubuh Republik

SETIAP kali kita membaca berita tentang sengketa kekuasaan, riuh rendah syarat pencalonan, atau polemik di meja peradilan, kerap ada perasaan asing yang mengendap dalam dada.

Seolah-olah hukum dan politik adalah panggung pertunjukan megah yang hanya milik para elite di Jakarta.

Sementara kita, rakyat biasa, hanya menjadi penonton di barisan paling belakang. Dipaksa bertepuk tangan. Namun, benarkah demikian?

Dalam narasi bernegara, kekuasaan sesungguhnya tidak pernah bekerja dalam ruang hampa yang steril dari denyut hidup masyarakat sehari-hari.

Kekuasaan tak pernah hadir sekadar sebagai kata-kata rumit di pasal-pasal undang-undang. Kekuasaan selalu menubuh.

Ia merasuk dan bekerja melalui tubuh fisik manusia yang memegang jabatan publik. Sekaligus merayap ke dalam tubuh sosial kita sebagai warga negara.

Ritme perpolitikan nasional belakangan ini diwarnai perdebatan sengit. Tentang kualifikasi kepemimpinan, kontroversi ijazah, hingga ketukan palu peradilan konstitusi.

Saat ini kita sesungguhnya tidak sedang menyaksikan drama hukum biasa. Kita sedang menyaksikan benturan keras yang menyentuh hulu kehidupan kita: antara kualifikasi kognitif individu, otoritas penegakan hukum, dan kehormatan tubuh republik yang di dalamnya kita semua bernapas dan menggantungkan harapan.

Tiga elemen itu, ijazah, palu hakim, dan tubuh republik, bukan sekadar istilah kaku. Ketiganya adalah cermin yang memantulkan sejauh mana rasionalitas, kejujuran, serta etika bernegara kita masih berdenyut secara sehat.

Ketika ketiganya saling berbenturan dan direkayasa demi kalkulasi jangka pendek, nurani kita sebagai warga negara wajar merasa terusik.

Lalu bertanya-tanya, ke mana sesungguhnya arah tatanan demokrasi ini sedang dibawa?

Ijazah sebagai Simbol "Tubuh Kognitif"

Bagi rakyat kebanyakan, ijazah adalah buah dari peluh, pengorbanan, dan perjuangan bertahun-tahun.

Orang tua di pelosok desa rela menjual ternak atau bekerja membanting tulang. Demi memastikan anak-anak mereka memegang selembar kertas yang menandai keberhasilan melampaui proses belajar.

Di ranah kehidupan publik, ijazah bukan sekadar formalitas syarat administratif di atas meja pendaftaran.

Sumber: