Pertahanan Semesta dan Wajib Militer

Berbeda dengan negara-negara di atas, Amerika Serikat awalnya memberlakukan wajib militer, tetapi ketentuan itu berakhir pada 1973. Kemudian, wajib militer diberlakukan secara selektif terhadap warga negara yang lolos seleksi dari pemerintah federal. 

Namun, semua warga negara, termasuk bagi imigran yang legal maupun undocumented, yang telah berusia 18 tahun wajib mendaftar di Selective Service System (SSS). Mereka yang lolos SSS berkewajiban mengikuti wajib militer.

Tetangga kita, Malaysia, tampaknya menerapkan sistem yang hampir sama dengan Amerika Serikat. Terhadap warga negara Malaysia yang terpilih secara selektif oleh pemerintah, para pemuda usia 16 tahun ke atas wajib ikut Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) selama 45 hari.

Memikir Ulang Pelaksanaan Pertahanan Semesta

Konsep pertahanan semesta berporos dari doktrin yang dirumuskan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1953. Doktrin itu hasil refleksi sang jenderal dalam pengalaman perang gerilya di awal kemerdekaan. Namun, apakah doktrin tersebut masih relevan saat ini?

Tanpa ragu, saya menjawabnya doktrin itu masih relevan, yang berbeda terletak pada kompleksitas ancaman, karena berkembangnya perang asimetris (asymmetric war) dan perang hibrida (hybrid warfare) yang makin luas. TNI sebagai kekuatan pokok memikul tanggung jawab yang tidak mudah, ditambah dengan kekuatan fiskal yang terbatas. 

Karena itu, menghadapi ancaman pertahanan, TNI perlu dukungan sumber daya agar makin profesional, dan kesiapan eskalasi kekuatan rakyat terlatih. Rakyat terlatih tidak berarti mengabaikan prioritas utama untuk membangun postur TNI yang mumpuni, yang memenuhi minimum essential force (MEF). 

Akan tetapi, kita perlu merenungkan kembali konsep komponen cadangan (komcad) sebagai lapis pertahanan. Spektrum definisi kita tentang pertahanan juga perlu diperluas. Konsep komcad lebih mirip ”wajib militer” ala Malaysia, yakni adanya kesukarelawanan warga negara menjadi kekuatan komcad.

Ancaman pertahanan terlalu fokus terhadap ancaman militer. Padahal, perang asimetris dan hibrida telah meluas dan berlangsung dalam kerangka tertib sipil. Situasi itu dapat menimbulkan dilema buat TNI. 

Sebab, mobilisasi militer dalam rezim tertib sipil tidaklah mudah. Karena itu, dengan perpaduan solid TNI dan rakyat, rakyat akan dapat diandalkan menghadapi perang nonkonvensional.

Rakyat terlatih bukan hanya mereka yang terlibat di komcad. Lebih dari itu adalah kesadaran inheren yang melekat dari setiap warga negara, baik secara personal maupun kelembagaan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing. 

Merasa terpanggil membantu berbagai ancaman pertahanan nasional. Sumber daya itu belum diorganisasi dengan baik dan nyaris tak pernah teruji pascaperang kemerdekaan.

Kedua, kita perlu memikirkan untuk perluasan komcad. Mungkin kita perlu wajib militer terbatas, yang ditujukan bukan hanya kebutuhan komcad pertahanan, melainkan juga untuk membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pembangunan semesta, terutama dari kalangan generasi muda.

Mungkin sudah waktunya memberlakukan anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara melalui pendidikan terpadu, antara sekolah, TNI, kepolisian, dan praktisi untuk pelatihan dan pembinaan jangka panjang. 

Tujuannya, membangun budaya baru yang lebih produktif, meningkatkan inovasi, dan budi pekerti luhur di kalangan anak-anak muda.

Sumber: militer