Garuda, Naturalisasi, dan Rasa Indonesia

FIFA memiliki aturan tersendiri. Dijelaskan dalam panduan September 2026, pasal 6 mengatur prinsip kewarganegaraan; pasal 8 mengatur perolehan kewarganegaraan baru; pasal 10 mengatur perpindahan asosiasi. Hubungan yang diakui mencakup kelahiran pemain, orang tua biologis atau kakek-nenek di wilayah negara tersebut, maupun masa tinggal yang memenuhi syarat. 

Untuk pendatang dewasa, jalur tinggal mensyaratkan setidaknya lima tahun. Jadi, paspor penting, tetapi tidak selalu cukup untuk kelayakan bermain. Yang diuji ialah dokumen dan ketentuan objektif, bukan wajah, warna kulit, atau kemurnian etnis. 

Posisi saya tegas: setelah kewarganegaraan dan kelayakan bermain disahkan, hentikan tuduhan bahwa mereka kurang Indonesia hanya karena lahir atau dibesarkan di luar negeri. Audit dokumen tetap boleh, kritik permainan tetap perlu. 

Namun, keduanya berbeda dari meragukan nasionalisme berdasarkan silsilah. Bahkan, hubungan keluarga dengan wilayah Indonesia tidak selalu berarti satu etnis tertentu. Keindonesiaan memang lebih luas daripada urusan darah.

Benedict Anderson, ilmuwan Inggris-Irlandia yang lama mengajar di Cornell University, Amerika Serikat, menjelaskan bangsa sebagai imagined political community (komunitas politik yang dibayangkan) dalam bukunya tahun 1983. Anggotanya tidak saling mengenal, tetapi merasa terhubung. 

Dibayangkan tidak berarti palsu. Bagi saya, ketika pemain dari Aceh, Maluku, Jawa, dan diaspora berjuang bersama, ikatan itu menjadi nyata. Kita dipersatukan oleh tujuan, hukum, dan kesediaan berbagi nasib. 

Martha Nussbaum, filsuf Amerika Serikat dari University of Chicago, dalam Teaching Patriotism: Love and Critical Freedom (Mengajarkan Patriotisme: Cinta dan Kebebasan Kritis), mengingatkan dua sisi patriotisme: mendorong pengorbanan untuk kepentingan bersama, tetapi juga dapat dipakai untuk mengucilkan mereka yang dianggap orang luar. 

Pelajarannya relevan: cinta Indonesia seharusnya mengajak warga berkontribusi, bukan mempertahankan prasangka terhadap sesama warga. 

Globalisasi, pendidikan lintas negara, dan teknologi informasi memperluas pilihan hidup. Seseorang dapat memelihara hubungan dengan keluarga jauh sekaligus membangun pengabdian baru. Pilihan kewarganegaraan tetap tunduk pada hukum dan penerimaan negara. 

Bagi pemain, menjadi WNI membuka kesempatan mewakili Indonesia, memperoleh perlindungan negara, memperluas karier, dan menyambung akar keluarga. Keuntungan profesional tidak otomatis meniadakan cinta tanah air. Kita pun bekerja demi penghasilan sambil tetap mencintai Indonesia.

Di pemerintahan, perpindahan kewarganegaraan juga biasa. Arnold Schwarzenegger, kelahiran Austria, menjadi warga Amerika Serikat dan gubernur California; Julia Gillard, kelahiran Wales, menjadi warga Australia, lalu perdana menteri. Michaelle Jean, kelahiran Haiti, menjadi gubernur jenderal Kanada; Manuel Valls, kelahiran Barcelona, dinaturalisasi Prancis, lalu menjadi perdana menteri. 

Nadhim Zahawi, kelahiran Irak, menjadi menteri Inggris. Alberto Fujimori di Peru dan politikus Brasil Luiz Gushiken merupakan keturunan Jepang; keduanya contoh keturunan imigran, bukan otomatis naturalisasi. Dunia bisnis juga demikian. 

Sri Prakash Lohia, kelahiran India dan pendiri Indorama, berstatus WNI. Elon Musk, kelahiran Afrika Selatan, menjadi warga Amerika Serikat pada 2002. Manusia berpindah, membangun perusahaan, menciptakan pekerjaan, lalu menjadi bagian masyarakat baru. Mengapa pengabdian melalui sepak bola harus dicurigai lebih dahulu? 

Ada dua alasan tambahan. Pertama, ukuran nasionalisme harus konsisten: jangan mengakui pemain sebagai saudara ketika menang, kemudian menyebutnya orang asing ketika kalah. 

Kedua, kemampuan diaspora dapat memperkaya sepak bola nasional melalui persaingan sehat dan pertukaran pengalaman. PSSI tetap wajib membangun akademi, kompetisi, dan pelatih lokal. Naturalisasi dan pembinaan dapat berjalan bersama, bukan saling menafikan, apalagi meniadakan. 

Sumber: