Ijazah Gibran di Tangan Politisi

Banyak yang berharap agar PDIP yang memegang inisiatif. Sebab, pertama, PDIP adalah fraksi terbesar di DPR. Kedua, PDIP berada di luar pemerintah walaupun tak mau disebut oposisi.  Dengan demikian, mereka tak punya beban politik untuk membentengi Gibran. 

Namun, PDIP bermain cantik. Sejumlah kadernya langsung bereaksi keras seperi Komaruddin Watubun yang langsung meminta Gibran mundur. Atau, salah seorang kadernya menurunkan foto Gibran. Namun, sikap politik resmi PDIP menerapkan strategi wait and see.

Berdasar komentar salah seorang ketua PDIP Deddy Sitorus, pihaknya siap mendukung investigasi kasus Gibran. Tetapi, ia ingin ada fraksi lain yang memulai. Sebab, inisiatornya harus lebih dari satu fraksi. Syarat pengajuan hak angket selain minimal didukung dua fraksi, juga diinisiasi paling tidak 25 anggota dewan. 

Deddy pun menyebut seharusnya koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran yang bertanggung jawab secara moral. Masuk akal juga. 

BACA JUGA:Demokrat Belum Bahas Hak DPR soal Putusan MK Ijazah Gibran

BACA JUGA:Menimbang Usulan Pemakzulan Gibran di Parlemen: Cukup 25 Suara, Siapa Berani Mulai?

PKS memberikan isyarat siap menjadi jembatan keinginan publik dan DPR. Presiden PKS Al Muzzamil Yusuf melihat wajar tuntutan publik menuntaskan kasus Gibran. Namun, ia memberikan opsi, selain lewat pansus hak angket, pengawasan bisa saja lewat komisi II.

Nasdem: sempat muncul kabar ada kadernya yang menjadi inisiator hak angket. Partai milik Surya Paloh itu sudah menyatakan itu hoaks. Mereka kini pun bersikap lihat situasi.

Sementara itu, belum ada partai dari barisan koalisi pendukung pemerintah yang mengarah ke angket yang bisa bertelur ke pemakzulan Gibran. 

Golkar, misalnya, memilih menghindari hak jalan yang bisa membuat Gibran pulang lebih cepat ke Solo. Lewat Ahmad Doli Kurnia, kader Golkar, partai itu akan menempuh jalur konfirmasi ke KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dipanggil lewat rapat dengan komisi II.

BACA JUGA:Surat Usul Pemakzulan Gibran Beredar di DPR, Begini Tanggapan Istana, NasDem, dan PDIP

BACA JUGA:Putusan MK soal Ijazah Gibran, Istana: Tidak Ada dan Belum Ditemukan Itu Berbeda

Demokrat paling diam dalam kasus ini. Dapat dipahami. Sebab, setiap gerak-gerik partai SBY itu selalu memunculkan berbagai spekulasi. Dalam kasus ijazah Jokowi pun, Demokrat selalu menjadi sasaran tembak. 

Itu karena sering muncul spekulasi liar yang mengaitkan Roy Suryo –motor penggerak yang menuding ijazah palsu Jokowi– dengan Demokrat. Roy dulu kader SBY, tetapi sekarang sudah keluar dari Demokrat. 

Pun, dalam kasus ijazah Gibran, Denny Indrayana juga bekas anak buah SBY. Denny mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia. Namun, sampai saat ini spekulasi bahwa Demokrat di balik kemelut ijazah Jokowi dan Gibran belum atau tidak terbukti. 

Sumber: