Perjanjian dengan Setan

DALAM tragedi Faust karya Johann Wolfgang von Goethe, manusia berhadapan dengan godaan untuk memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya, bahkan dengan mempertaruhkan jiwanya sendiri sebagai tumbal. 

Faust terikat dalam perjanjian dengan Mephistopheles, sosok yang melambangkan setan, yang mempunyai kekuatan jahat untuk mewujudkan segala macam kenikmatan duniawi. 

Di balik segala kenikmatan, pengetahuan, dan kekuasaan yang ditawarkan, ada harga yang harus dibayar dengan mahal. Faust harus kehilangan kebebasan batin dan risiko keselamatan pada akhir perjalanan.

Metafora itu dapat dipakai untuk membaca hubungan politik Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Secara formal, keduanya sudah tidak punya hubungan. Namun, di balik tirai tertutup, hubungan keduanya masih tetap berjalan.

Pertautan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir adalah bagian dari hubungan terselubung Prabowo dengan Jokowi. Gibran adalah proksi yang berperan semacam konduktor yang menghubungkan Gibran dengan Jokowi.

Tentu, tidak ada bukti untuk menyatakan bahwa keduanya membuat perjanjian rahasia ala Faust dengan Mephistopheles. Namun, dalam politik, perjanjian tidak selalu dituangkan dalam dokumen bertanda tangan. 

Ia dapat hadir dalam bentuk kompromi, dukungan, pembagian kepentingan, dan ketergantungan yang perlahan membatasi kebebasan seseorang. 

Perjalanan politik Prabowo menuju istana tidak dapat dilepaskan dari perubahan hubungannya dengan Jokowi. Setelah bertahun-tahun berada di kubu yang berseberangan, Prabowo akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019 sebagai menteri pertahanan.

Pada Pemilu 2024, dukungan Jokowi terhadap pasangan Prabowo-Gibran menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik nasional. Prabowo-Gibran kemudian memenangkan pemilihan presiden dan dilantik pada Oktober 2024. Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan sebuah transformasi politik besar, dari rivalitas menuju koalisi.

Namun, kemenangan elektoral tidak otomatis berarti kebebasan politik sepenuhnya. Seorang presiden dapat memegang kewenangan konstitusional tertinggi, tetapi tetap menghadapi tekanan dari jaringan pendukung, kepentingan partai, dan kesepakatan yang membentuk koalisinya. 

Dari luar bisa dilihat bahwa perjanjian Faust sedang berjalan di koridor istana. Presiden bisa mendapatkan kekuasaan melalui kompromi. Namun, kompromi itu menjadi belenggu yang membebani.

Kini, setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, pertanyaan tentang kemandirian politik presiden menjadi makin penting. Apakah Prabowo akan membangun pemerintahannya berdasarkan agenda dan pertimbangannya sendiri ataukah ia akan terus dibayangi pengaruh politik pendahulunya.

Memutus ketergantungan politik tentu bukan perkara mudah. Dukungan yang dahulu membantu seseorang mencapai kekuasaan dapat berubah menjadi sumber tekanan ketika kepentingan mulai berbeda.

Setiap upaya mengambil jarak berpotensi menimbulkan konsekuensi politik, mulai retaknya koalisi hingga munculnya konflik di antara para pendukung. Karena itu, kemandirian seorang presiden tidak cukup diukur dari pidato tentang kepemimpinan nasional. 

Sumber: