Wakil Rakyat: Pengabdian atau Privilese?

”Kami ini tidak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami mewakili rakyat. Jadi, tak pantas rasanya jika kami diistimewakan, mendapatkan banyak fasilitas, atau gaji tinggi.” (Per-Arne Hakansson, legislator Swedia, 5 Juni 2019)

ADA yang terasa janggal ketika seorang wakil rakyat ataupun pejabat berbicara tentang penderitaan rakyat dari balik kursi yang empuk dan fasilitas ”wah” yang bahkan tidak pernah mampu dibayangkan oleh sebagian besar para konstituennya. Lebih janggal lagi ketika kemewahan itu dianggap sebagai konsekuensi wajar dari sebuah jabatan. 

Di sinilah persoalannya bukan lagi sekadar berapa besar gaji, tunjangan, rumah dinas, kendaraan, atau fasilitas yang diterima pejabat. Persoalannya adalah jarak psikologis antara mereka yang diberi mandat dan mereka yang memberikan mandat.

Apa yang terlontar dari pernyataan anggota parlemen Swedia di atas jika dibandingkan dengan di sini terlihat sangat kontras. Sang legislator negeri Skandinavia tersebut justru menempatkan dirinya sebagai warga biasa yang memperoleh tugas khusus. 

BACA JUGA:Kalau Wakil Rakyat Ingkar, Mengapa Kita Tak Bisa Mencabut Mandatnya?

BACA JUGA:Kantong Fulus Wakil Rakyat

Anggota parlemen dari luar Stockholm hanya memperoleh fasilitas apartemen sederhana, sedangkan kendaraan dinas sangat terbatas dan penggunaannya berkorelasi dengan kepentingan tugas-tugas parlementer. Prinsipnya sederhana: fasilitas negara untuk menjalankan tugas negara, bukan untuk menaikkan kelas sosial.

Di negeri ini, logikanya terasa terbalik. Gaji pokok wakil rakyat memang terlihat tidak terlalu besar. Namun, setelah berbagai jenis tunjangan dihitung, take-home pay-nya bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Di tengah masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, angka semacam itu tentu bukan sekadar statistik. 

Ia adalah simbol. Dan, simbol politik sering kali jauh lebih nyaring ketimbang angka. Sebab, masyarakat tidak hanya bertanya, ”berapa yang mereka terima?” Pertanyaan lebih kritis, ”mengapa mereka merasa pantas menerima sebanyak itu?”

Dalam perspektif teori perilaku organisasi, seorang pejabat publik bukan sekadar individu yang menduduki jabatan. Ia merupakan bagian dari institusi yang membawa simbol, nilai, dan norma organisasi. 

BACA JUGA:Ujung Jabatan Wakil Rakyat

BACA JUGA:Mantan Wakil Rakyat Ngoplos LPG

Perilaku pemimpin memiliki efek behavioral modelling: bawahan maupun masyarakat belajar tentang nilai organisasi bukan hanya dari aturan tertulis, melainkan juga dari perilaku pemimpinnya sehari-hari. Itulah inti ethical leadership.

Tidak cukup hanya mematuhi aturan, pemimpin harus memperlihatkan bahwa kekuasaan memiliki batas moral. Ketika pejabat ataupun wakil rakyat menggunakan fasilitas publik secara berlebihan hanya karena fasilitas itu tersedia, persoalannya mungkin belum tentu pelanggaran hukum. 

Sumber: