Clungup Mangrove Conservation (CMC) Jadi Inisiatif Pulihkan Pesisir Malang Selatan
ZULHAM AKHMAD MUBAROK, anggota DPRD Kabupaten Malang, berbicara tentang konservasi alam dan regulasi sampah plastik.--PDIP Jatim
BACA JUGA:Konsolidasi Internal PDIP Jatim Singgung El Nino, Sebut Sudah Peringatkan Dampaknya sejak Lama
​Terkait hutan di Kabupaten Malang, itu kan lewat kayak bayangan acara-acara ekologis tadi misalnya ada banjir kiriman atau tanah longsor.
Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap penataan ruang hutan lindung?
​Penerjemahan kami begini, secara umum Malang ini hutannya banyak dan kami nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kenapa? Karena ada batas-batas regulasi yang saling tumpang tindih satu sama lain.
Nah, kehadiran kami ini sebenarnya lebih kepada pengawasan yang terbatas di ruang lingkup Perda.
BACA JUGA:Megawati Ingatkan Kader PDIP: Jangan Sekali-kali Ambil Uang Negara
BACA JUGA:Anggaran Jatim 2026 Bengkak Rp2,64 Triliun, PDIP Ingatkan Pemprov Jangan Cuma Jadi SiLPA
Makanya komunikasi kami ini lebih banyak dengan masyarakat, tani hutan, pengguna manfaat hutan, komunitas yang selama ini menjadi daya dukung bagi tata kelola hutan termasuk komunitas wisata yang berbasis hutan.
Concern kami untuk regulasi ini sulit karena ruang-ruang gerak kebijakan yang tersegmentasi tadi.
Sulitnya karena apa?
Di antaranya karena keterbatasan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang memang diampu oleh Perhutani. Sudah menjadi rahasia umum mereka kan perusahaan dan punya regulasi sendiri. Kadang-kadang mengampu tanah negara dalam negara.
BACA JUGA:Tanggapi Survei IPO, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Kader Fokus Gerakkan Program Wong Cilik
Maka ketika ada pencurian kayu, ketika ada aset negara yang hilang, kami yang ikut kerepotan. Tetapi ketika pemerintah daerah butuh akses untuk menembus wilayah hutan untuk memudahkan masyarakat ini kami sulit.
Kayunya aset negara, ini kan repot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
