Karhutla dan Pertaruhan Kesehatan Publik

Pertama, pemerintah perlu menetapkan protokol berdasarkan kategori kualitas udara dan pedoman kesehatan. Protokol menjelaskan kapan aktivitas sekolah disesuaikan, ruang udara bersih dibuka, dan pelayanan diperluas. Setiap tindakan membutuhkan penanggung jawab, anggaran, serta mekanisme menjangkau kelompok rentan.

Kedua, evaluasi kebakaran harus terbuka. Instansi berwenang perlu mengidentifikasi lokasi kebakaran serta memeriksa penguasaan lahan, kewajiban pencegahan, dan tindak lanjut pengawasan. Pelanggaran harus ditangani sesuai bukti dan kewenangan, disertai pemulihan lingkungan serta evaluasi perizinan.

Ketiga, ukuran keberhasilan harus mencakup perlindungan kesehatan. Selain luas lahan yang dipadamkan, pemerintah perlu melaporkan lamanya paparan udara tidak sehat, kecepatan penyediaan perlindungan, dan jangkauan layanan kelompok rentan. Data kesehatan perlu dibaca bersama kualitas udara agar evaluasi melampaui jumlah kunjungan pasien.

Api mungkin mereda ketika hujan turun, tetapi tanggung jawab pemerintah berlanjut sampai warga terlindungi dan penyebab kebakaran ditangani. Keberhasilan harus terlihat pada berkurangnya paparan asap dan risiko kebakaran berulang. Hak untuk bernapas perlu menjadi pertimbangan nyata dalam keputusan tentang lahan, anggaran, serta pengawasan. (*)

*) Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi adalah dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP, Unair.

*) Nidya Ulfiana Tsania adalah dokter umum, Fakultas Kedokteran, Unair.

Sumber: