DPRD Gresik Tawarkan Solusi Layanan Cuci Darah: Tetap Optimalkan Perawatan Pasien

Menurut dia, Bagian Hukum Pemkab Gresik perlu mengkaji ketentuan yang berlaku sebelum menentukan langkah. Hal ini penting karena RSPG dan RSUD Ibnu Sina memiliki pengelolaan serta hubungan kelembagaan berbeda. Dengan demikian, pemindahan tenaga kesehatan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aturan yang mengikat masing-masing rumah sakit.

Zaifuddin menilai, percepatan kajian diperlukan agar fasilitas yang sudah tersedia tidak terus menganggur ketika pasien membutuhkan tambahan kapasitas pelayanan. Langkah tersebut juga perlu disertai perencanaan tenaga kesehatan agar operasional mesin baru bisa berjalan secara berkelanjutan.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifuddin-Dok. DPRD Gresik-

Potensi Menampung Pasien Lebih Banyak

Apabila seluruh 38 mesin dapat difungsikan dengan tiga sif pelayanan, kapasitas RSUD Ibnu Sina diperkirakan meningkat signifikan. Berdasarkan pemberitaan pada 22 September 2026, penambahan kapasitas tersebut berpotensi menampung hingga 150 pasien baru. Namun, pengoperasian 38 mesin dengan tiga sif diperkirakan membutuhkan sedikitnya 18 tenaga kesehatan tambahan. 

Kapasitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mencari solusi bagi pasien terdampak. Meski demikian, estimasi daya tampung tidak serta-merta menjamin seluruh pasien dapat langsung dipindahkan. Kebutuhan medis, jadwal terapi, ketersediaan tempat, serta kecukupan tenaga kesehatan tetap harus diperhitungkan.

DPRD Gresik juga telah mengambil langkah di tingkat pusat. Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menyatakan bahwa lembaganya mengirimkan surat kepada kementerian terkait untuk meminta solusi bagi pasien hemodialisis.

“Jadi, kita memikirkan sisi kemanusiaan dari pasien hemodialisa,” tegas Syahrul. 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak semata-mata berkaitan dengan berakhirnya kontrak kerja sama. Kepastian pengobatan pasien harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Gresik telah menyiapkan rumah sakit mitra untuk menampung pasien yang terdampak. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo menyebut pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas rumah sakit dan lokasi tempat tinggal peserta.

“Kami telah memetakan sejumlah RS mitra BPJS Kesehatan untuk menampung 180-an peserta JKN yang perlu hemodialisis, dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas dan tempat tinggal peserta,” kata Janoe pada 22 September 2026. 

BPJS Kesehatan juga menetapkan masa transisi. Pasien hemodialisis masih dapat menjalani perawatan di RSPG hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini memberikan waktu untuk menentukan rumah sakit tujuan sekaligus menyelesaikan proses pengalihan layanan. 

Selama masa peralihan, BPJS Kesehatan menempatkan petugas BPJS SATU di RSPG untuk memberikan informasi, menerima pengaduan, dan membantu koordinasi rujukan. Pasien juga dapat mengakses informasi melalui Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. 

DPRD Gresik berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit dapat menghasilkan solusi sebelum masa transisi berakhir. Optimalisasi fasilitas RSUD Ibnu Sina menjadi salah satu langkah yang perlu dipercepat, tanpa mengabaikan pemenuhan tenaga medis dan ketentuan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan penataan layanan cuci darah tidak cukup diukur dari jumlah mesin yang tersedia atau selesainya proses pemindahan peserta. Ukuran utamanya ialah kemampuan memastikan pasien tetap memperoleh terapi sesuai kebutuhan medis, dengan akses yang terjangkau dan jadwal pelayanan yang jelas. Kepastian perawatan harus menjadi prioritas agar perubahan kerja sama tidak menambah beban pasien yang tengah berjuang mempertahankan kesehatannya. (*)

Sumber: