Saatnya Desa Naik Kelas, Tidak Sekadar Naik Status

Pertama, desa yang mengalami ketertinggalan berkepanjangan membutuhkan afirmasi jangka panjang. Prioritasnya adalah penguatan sumber daya manusia, akses pelayanan dasar, kapasitas kelembagaan, dan penciptaan aktivitas ekonomi awal.

Kedua, desa yang sedang berkembang memerlukan akselerasi kewirausahaan. Pendampingan BUMDes dan koperasi, penguatan produk unggulan, akses pembiayaan yang terukur, serta integrasi rantai pasok menjadi kebutuhan utamanya.

Ketiga, desa yang telah memiliki basis ekonomi kuat sebaiknya didorong menjadi pusat pertumbuhan lokal melalui investasi, inovasi, kemitraan usaha, dan perluasan akses pasar.

Pendekatan itu tidak harus menghasilkan program baru atau menambah beban anggaran. Yang diperlukan adalah penajaman sasaran, integrasi program, dan penguatan kualitas implementasi.

Program Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan pengembangan BUMDes, misalnya, memiliki peluang untuk saling memperkuat.

Koperasi dapat mengonsolidasikan produk lokal, BUMDes mengembangkan usaha sesuai keunggulan desa, sementara kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis dapat membuka peluang pasar bagi produsen setempat, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan kapasitas pasokan.

Dengan desain yang tepat, program nasional tidak hanya menghasilkan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi di tingkat desa.

Mengukur Kemandirian yang Sesungguhnya

Tahap berikutnya adalah memperkuat cara kita mengukur keberhasilan pembangunan desa.

Peningkatan status tetap penting sebagai instrumen evaluasi. Namun, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan pengukuran yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan usaha produktif, keberlanjutan BUMDes dan koperasi, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai transaksi ekonomi lokal perlu memperoleh perhatian lebih besar.

Ukuran tersebut akan membantu pemerintah membedakan desa yang berhasil memperbaiki fasilitas dengan desa yang telah mampu menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan.

Lebih jauh, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun ekosistem pembelajaran bersama. Desa yang telah berhasil dapat menjadi mitra bagi desa lain dalam pengembangan model bisnis, tata kelola, dan jejaring pasar.

Pada titik itu, pembangunan desa bukan lagi sekadar persoalan alokasi anggaran, melainkan juga proses membangun kemampuan kolektif.

Semangat ekonomi Pancasila memperoleh makna yang lebih substantif ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang menciptakan dan menikmati nilai ekonomi.

Sumber: