DPRD Gresik Evaluasi Dukungan Pendidikan: Sekolah Swasta dan Pesantren Tetap Terlayani

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa BOSDA dan insentif guru, mulai jenjang PAUD hingga TK, tetap diupayakan terjaga sampai 2027. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan program prioritas pendidikan di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah.

Pondok pesantren di Gresik juga menjadi perhatian DPRD untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.--

"Di tengah efisiensi TKD, kita harus menentukan mana yang benar-benar super prioritas. Belanja yang bisa dikurangi kita kurangi, sehingga anggaran tetap bisa diarahkan ke hal-hal yang menjadi prioritas, termasuk pendidikan," kata Yani saat pengukuhan Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2026–2031 pada 28 September 2026. 

Di sisi lain, DPRD Gresik juga mendorong agar evaluasi anggaran pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Ketua DPC PKB Gresik M. Syahrul Munir menilai besarnya alokasi pendidikan harus diikuti dampak yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik dan lembaga penyelenggara pendidikan.

Dalam dialog publik Hari Santri, dia menyebut anggaran pendidikan Gresik telah menembus Rp1 triliun dari total APBD sekitar Rp3,2 triliun. Menurut dia, besarnya anggaran tersebut perlu diikuti pemerataan fasilitas belajar, peningkatan kualitas pendidik, ketersediaan bahan ajar, perpustakaan, taman baca, serta pusat pelatihan.

"Anggaran pendidikan kita sudah lebih dari Rp1 triliun, dari total APBD sekitar Rp3,2 triliun. Pertanyaannya, apakah anggaran yang disediakan pemerintah daerah ini sudah memberikan dampak bagi dunia pesantren?" ungkap Syahrul. 

Evaluasi juga diarahkan pada keberlanjutan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik M. Khusnul Aqib sebelumnya menyampaikan perlunya perhatian terhadap afirmasi anggaran untuk sekolah swasta, madrasah diniyah, dan pesantren. Keberlanjutan bantuan tersebut penting agar layanan pendidikan keagamaan tetap berjalan.

Penguatan kualitas pesantren juga perlu mengikuti perkembangan teknologi. Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir sebelumnya mendorong lembaga pesantren mengembangkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran maupun dakwah. Penguasaan keterampilan seperti desain grafis, produksi video, animasi, dan pemrograman dapat menjadi bekal tambahan bagi santri.

"Cara dakwah kita harus melek digital. Memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk kebaikan," kata Syahrul dalam pembahasan mengenai transformasi digital pesantren pada April 2026. 

Penguatan tersebut sejalan dengan kebutuhan pendidikan masa depan. Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga mampu membekali santri dengan kecakapan teknologi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan dunia industri dapat memperluas kesempatan pengembangan kemampuan santri.

DPRD Gresik berharap seluruh kebijakan pendidikan dijalankan secara berkesinambungan. Sekolah swasta, madrasah diniyah, dan pesantren memiliki kontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia. Karena itu, dukungan pemerintah perlu diberikan secara proporsional dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap lembaga.

Sinergi legislatif, pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, serta pengelola lembaga pendidikan menjadi modal penting untuk memperkuat pemerataan layanan. Evaluasi anggaran juga diharapkan menghasilkan kebijakan yang semakin tepat sasaran. Dengan demikian, sekolah swasta dan pesantren tetap mendapatkan ruang untuk berkembang serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik. (*)

 

Sumber: