Ketika Cancel Culture Menjadi Gerakan Politik

Di satu sisi, boikot menjadi instrumen tekanan kolektif. Namun, perluasan sasaran juga berisiko mengarah pada witch hunting ketika pihak-pihak yang peran atau keterlibatannya belum jelas turut menjadi sasaran kecaman. Oleh karena itu, solidaritas perlu disertai sikap kritis agar penolakan tidak berubah menjadi penghakiman tanpa dasar yang memadai.

Warga Terus Belajar

Fenomena itu semestinya menjadi peringatan bagi elite politik bahwa masyarakat bukan lagi khalayak pasif yang sekadar menerima pesan dan narasi dari pemegang kekuasaan. 

Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan penggunaan buzzer, memang dapat membentuk opini, membanjiri ruang digital dengan informasi, bahkan memanipulasi persepsi publik. 

Namun, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada narasi yang dibangun elite. Mereka terus belajar, mengamati, dan mengembangkan pemahaman kritisnya sendiri.

Masyarakat juga makin mampu membangun solidaritas secara mandiri. Media sosial yang semula dipandang sebagai instrumen pembentuk opini publik justru dapat menjadi ruang bertemunya keresahan, menyatukan kepentingan, dan mengorganisasi perlawanan. 

Ketika solidaritas bergerak dari percakapan digital menuju tindakan nyata, kekuatan politik masyarakat tidak lagi dapat diukur semata-mata melalui jumlah suara dalam pemilihan umum. 

Elite politik perlu menyadari bahwa legitimasi tidak cukup dibangun melalui pencitraan dan pengelolaan opini. Legitimasi juga bergantung pada komunikasi dua arah serta kesediaan untuk mendengar dan merespons aspirasi masyarakat. (*)

*) Gilang Gusti Aji adalah dosen ilmu komunikasi, Fisipol, Unesa.

 

Sumber: