Makar terhadap Istana

Sawito mengeklaim bahwa Soeharto tidak punya ”wahyu kedaton”, amanat dari langit yang membuatnya punya legitimasi untuk memerintah. Uniknya, Sawito tidak merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ia mendesak Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Mohammad Hatta.

Kudeta spiritual ala Sawito itu mendapat dukungan dari beberapa tokoh. Mereka adalah Mohammad Hatta, Buya Hamka, Kardinal Justinus Darmojuwono, T.B. Simatupang, dan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Kudeta itu dianggap sebagai subversi yang membahayakan kekuasaan Soeharto. Sawito diadili dan dihukum delapan tahun.

Memasuki era Reformasi, Indonesia relatif tidak mengalami percobaan kudeta serius. Pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme konstitusional, pemilu, dan dinamika politik parlementer. 

Tuduhan makar sesekali muncul sebagai instrumen pertarungan politik. Kasus Saiful Mujani, misalnya, memperlihatkan bagaimana pernyataan politik yang kontroversial dapat ditarik ke dalam narasi makar. Namun, tuduhan tersebut tidak serta-merta berkembang menjadi pembuktian adanya gerakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan.

Kini Indonesia menghadapi episode baru yang lebih serius. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri membuka babak baru pertarungan di sekitar istana. 

Keterlibatan sejumlah jenderal polisi, dugaan penyadapan terhadap presiden dan pejabat negara, serta persoalan penghilangan bukti elektronik menjadikan perkara itu memiliki dimensi politik yang lebih luas. 

Apalagi, diketahui bahwa Listyo Sigit adalah orang dekat Joko Widodo dan dianggap sebagai satu ujung tombak kekuatan. Penangkapan Listyo Sigit dan kawan-kawan dengan tuduhan makar lebih terlihat sebagai deklarasi perang terbuka antara Solo vs Hambalang.

Tuduhan makar adalah tuduhan yang serius dengan konsekuensi besar. Menteri Yusril Ihza Mahendra pada awalnya menegaskan bahwa belum terdapat indikasi makar. Seiring perkembangan, Yusril menyatakan, ada indikasi makar. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat mengarah kepada makar. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (pur) Muhammad Herindra mengamini pernyataan mensesneg.

Jika benar terjadi pertarungan antarkelompok elite di balik perkara itu, Indonesia sedang mengalami sesuatu yang lebih besar daripada sekadar konflik antar-petinggi kepolisian. 

Ini adalah pertarungan mengenai siapa yang mengendalikan institusi negara, siapa yang memiliki akses terhadap informasi strategis, dan siapa yang sesungguhnya menentukan arah kekuasaan. (*)

 

Sumber: