Penyadapan Kepala Pemerintahan

DALAM konteks negara-bangsa era sekarang, penyadapan kepala pemerintahan oleh aparat negara sendiri merupakan manifestasi krisis kepercayaan dalam tubuh tata kelola negara. Itu merupakan persoalan serius dalam hubungan kekuasaan. 

Persoalannya bukan sekadar kepala pemerintahan disadap an sich. Tapi, persoalannya, siapa yang mengawasi aparat yang memiliki kewenangan mengawasi negara, untuk kepentingan siapa kewenangan itu digunakan, dan siapa yang dapat menghentikan penyalahgunaannya.

Jadi, ada perbedaan mendasar antara penyadapan untuk melindungi keamanan negara dan penyadapan untuk mengawasi, mengendalikan, dan melemahkan kepala pemerintahan.

Lazimnya, aparat negara adalah alat yang didelegasikan oleh pemegang mandat politik. Ketika alat itu mengarahkan kapabilitasnya kepada pemberi mandatnya, relasi komando berbalik. Pihak yang seharusnya diawasi publik berubah menjadi pengawas. Pihak yang seharusnya melayani berubah menjadi penentu.

BACA JUGA:Orang-Orang Ini Ngaku Jadi Korban Penyadapan Listyo Sigit Cs, Berikut Daftarnya!

 BACA JUGA:Kasus Penyadapan Prabowo Merembet ke Gesekan Elite, Polisi Fokus Buru Sang Dalang

Maka, penyadapan itu tidak sekadar melanggar privasi seorang pejabat. Tapi, cermin gejala bahwa kekuasaan koersif dan informasional negara telah melepaskan diri dari kendali politik yang sah. 

Dalam konteks sekarang, kerentanan itu diperbesar oleh teknologi. Intersepsi komunikasi tersebut bisa dilakukan jarak jauh, murah, dan tanpa jejak fisik. Bahkan, sering dengan perangkat lunak mata-mata komersial yang pasarnya lintas negara.

Penyebab utama penyadapan kepala pemerintahan itu terjadi karena delegasi monopoli kapabilitas dan kerahasiaan tanpa pengawasan yang sepadan. Dalam hal ini, negara memberi aparatnya dua hal sekaligus. Satu, kemampuan teknis untuk mengetahui rahasia siapa pun. Dua, hak untuk menyembunyikan cara serta tujuan penggunaannya demi keamanan nasional. 

Kombinasi keduanya menciptakan asimetri informasi yang ekstrem. Para pihak yang tahu segalanya tentang atasannya niscaya secara struktural memiliki daya tawar terhadap atasannya. Lebih-lebih jika atasannya tak tahu apa pun perihal yang dilakukan bawahannya.

BACA JUGA:Bahlil Murka Dituding Terlibat Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs, Siapkan Somasi 3x24 Jam

BACA JUGA:Siapa Dalang Penyadapan Prabowo? Bareskrim Polri Ungkap Peran SU Begini...

Adapun motif spesifik penyadapan terhadap kepala pemerintahan itu bisa beragam. Misalnya, kepentingan faksi, ambisi politik, perlindungan institusi, atau pesanan pihak luar. 

Patut dicatat, penyadapan terhadap kepala pemerintahan tidak mungkin ditiadakan secara total. Tapi, sangat mungkin mencegah penyadapan ilegal dan penyalahgunaan kewenangan sampai level yang sangat rendah. Sebab, secara teoretis, keberadaan asimetri informasi dan akselerasi teknologi akan selalu menyisakan celah.

Sumber: