Penyadapan Kepala Pemerintahan

Teknologi peretasan berkembang jauh lebih cepat daripada daripada regulasi audit. Pula, selama aparat negara memegang akses fisik dan teknis terhadap infrastruktur komunikasi negara, potensi penyalahgunaan akses oleh oknum internal (rogue actors) akan selalu ada.

Mengingat itu semua, maka memang harus ada upaya khusus untuk mencegah terjadinya penyadapan terhadap kepala pemerintahan. Untuk itu, setidaknya ada tiga cara yang diyakini efektif.

BACA JUGA:Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Istana Mulai Bersih-Bersih dari Dalam

BACA JUGA:Ini Fakta-Fakta Terbaru Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Cara pertama adalah penerapan arsitektur akses dual-control dan kontrol kriptografi independen. Harus ada pemisahan penuh antara tim pengembang atau pengelola teknologi enkripsi komunikasi kepala pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan menyadap. 

Komunikasi kepala pemerintahan wajib dilindungi secara oleh lembaga khusus independen yang zero-access terhadap lembaga yang punya kewenangan menyadap biasa.

Cara kedua adalah otorisasi berlapis. Di mana setiap intersepsi, terutama terhadap kepala pemerintahan, harus ada izin pengadilan independen yang sifatnya mendahului (ex ante). Ditambah persetujuan dua pihak berbeda (prinsip dua kunci). 

Dengan demikian, tak ada satu pimpinan pun yang dapat memerintahkannya sendirian. Jadi, untuk jabatan atas, ambang persetujuannya dinaikkan dan prosedurnya dibuat khusus. Termasuk kewajiban memberi tahu otoritas pengawas tertinggi.

BACA JUGA:Sedap, Sadap, Mangap, Pengap: Ketika Penyadapan Menjadi Sarapan dan Perang Mengubah Peta Kekuasaan

BACA JUGA:Ini Dugaan Peran 4 Jenderal Polri Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

Cara ketiga adalah akuntabilitas personal yang nyata dan perlindungan pelapor. Dalam hal ini, harus ada sanksi pidana yang tegas bagi pelaku dan pemberi perintah penyadapan terhadap kepala pemerintahan. Tanpa boleh ada kekebalan institusional. 

Itu penting untuk kalkulasi risiko aparat negara. Selanjutnya, penting adanya perlindungan hukum bagi pelapor penyadapan dan bagi aparat negara yang berani menolak perintah penyadapan ilegal.

Hingga di sini, dapat dikonstatasikan bahwa penyadapan kepala pemerintahan oleh aparat negara sendiri, apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan tidak untuk kepentingan pengendalian keamanan negara, sungguh merupakan pertanda hilangnya kepercayaan dan lemahnya tata kelola kekuasaan negara.

Dan, negara yang membiarkan aparatnya menyadap kepala pemerintahannya sendiri, dengan tanpa konsekuensi hukum yang tegas, maka sesungguhnya negara itu sedang kehilangan jati dirinya. Nah! (*) 

*) Haryadi adalah dosen FISIP, Universitas Airlangga, dan penasihat senior Lab45.

Sumber: