Saatnya Memuliakan Pahlawan Perempuan

Kerja jumantik adalah kerja pencegahan primer yang menyelamatkan jutaan nyawa dan menghemat miliaran rupiah beban fasilitas kesehatan negara. Namun, bagaimana negara mengapresiasi pengorbanan itu? 

Mereka bekerja bertaruh risiko kesehatan dan stigma sosial dari pemilik rumah yang menolak diperiksa, kerap hanya diberi uang operasional ala kadarnya (yang tak jarang menunggak berbulan-bulan) atau bahkan bekerja secara murni sukarela. 

Negara menikmati jaring pengaman kesehatan yang dibangun oleh jemari para ibu tersebut, tetapi seolah enggan memberikan jaminan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang layak bagi mereka.

Kondisi serupa terjadi di wilayah-wilayah rawan bencana alam. Di sepanjang zona aktif Sesar Lembang, Jawa Barat, perempuan berdiri di garda paling depan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. 

BACA JUGA:Membangun Resiliensi Digital Pahlawan Devisa

BACA JUGA:Refleksi Hari Pahlawan: Kita Masih Terjajah dalam Kedaulatan Digital

Sosok seperti Ibu Kurniati, seorang relawan mitigasi bencana berbasis komunitas di kawasan Lembang, memilih mendedikasikan waktunya untuk mengedukasi warga desa, menyusun jalur evakuasi mandiri, memetakan kelompok rentan seperti lansia dan balita, serta mengorganisasi dapur umum komunitas saat krisis mengancam.

Ketika bencana melanda, perempuan relawan tidak hanya mengurus logistik fisik, tetapi juga menjadi penopang pemulihan psikologis dan pemulihan trauma (trauma healing) bagi anak-anak korban bencana. 

Namun, kerja-kerja perawatan dan penyelamatan yang begitu masif itu kerap disempitkan sekadar sebagai ”kewajiban domestik alamiah Perempuan” ketimbang diakui sebagai bentuk kepahlawanan sipil yang strategis. 

Saat anggaran mitigasi bencana dipangkas atau bantuan terlambat datang, para relawan perempuan itulah yang menutup lubang kegagalan birokrasi dengan tenggang rasa dan jaringan solidaritas lokal mereka sendiri. Namun, keberadaan mereka justru dilemahkan dalam proses pengambilan keputusan penting terkait mitigasi bencana atau kondisi darurat. 

BACA JUGA:Pekerja Migran Indonesia: Pahlawan atau Penghasil Devisa?

BACA JUGA:Mengenang dan Mewarisi Spirit Kepahlawanan

Benang Merah Represi Sejarah

Ketidakadilan dan peminggiran terhadap pahlawan perempuan hari ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Itu merupakan kelanjutan dari benang merah sejarah yang enggan diputus oleh konstruksi sejarah patriarkal.

Konstruksi kepahlawanan di Indonesia yang terbiasa militeristik dan berorientasi pada simbol maskulinitas (pahlawan adalah mereka yang memegang senjata, memimpin pertempuran fisik, atau menduduki kursi kekuasaan formal) harus dibongkar secara kritis. Kita perlu belajar dari bagaimana negara-negara lain meredefinisi dan mengapresiasi pahlawan perempuannya secara bermartabat dan terinstitusi.

Sumber: