Delapan Calon Wapres Potensial Pengganti Gibran
Kabar pengunduran diri Gibran tersebut dibenarkan oleh mantan Menteri Koperasi dan UKM yang juga Ketum Projo Budi Arie Setiadi.--Anisha Aprilia
Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan modal yang berbeda. Ia memiliki legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, dan simbol pemersatu. Dalam koalisi yang berisi banyak kepentingan, figur dengan daya terima lintas kelompok dapat berfungsi sebagai penurun ketegangan.
Namun, kekuatan simbolik perlu diterjemahkan menjadi kapasitas kerja dalam pemerintahan nasional. Stabilitas tidak cukup dibangun melalui ketokohan, ia membutuhkan mandat, pembagian kerja, dan kemampuan mengambil keputusan.
Sufmi Dasco Ahmad menawarkan kedekatan koordinasi dengan Presiden dan Gerindra, serta pengalaman mengelola dinamika parlemen. Keuntungan itu dapat memperpendek jalur komunikasi politik.
Namun, menempatkan dua figur dari partai yang sama pada pucuk eksekutif berisiko menimbulkan persepsi dominasi dan mengurangi rasa memiliki mitra koalisi lain. Dalam politik koalisi, efisiensi koordinasi harus berjalan beriringan dengan inklusivitas.
Khofifah Indar Parawansa menawarkan kombinasi pengalaman pemerintahan, kekuatan sosial, dan legitimasi politik yang cukup kuat. Sebagai gubernur Jawa Timur dan mantan menteri sosial, Khofifah memiliki pengalaman mengelola pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional.
Posisinya sebagai ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama juga memberinya jejaring sosial yang luas, terutama di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput. Bagi Prabowo, Khofifah dapat menjadi pilihan strategis untuk memperkuat jembatan politik dengan Jawa Timur sekaligus memperluas basis penerimaan pemerintahan di kalangan masyarakat nahdliyin.
Kehadirannya juga membawa dimensi representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola konsekuensi politik dan administratif jika ia harus meninggalkan jabatan gubernur, sekaligus memastikan bahwa pengangkatannya tidak sekadar menjadi akomodasi politik, tetapi benar-benar memperkuat efektivitas pemerintahan.
Muhaimin Iskandar juga memiliki modal yang patut diperhitungkan. PKB memperoleh 68 kursi DPR pada Pemilu 2024 sehingga memiliki kekuatan parlementer yang signifikan. Pengalaman Muhaimin di kabinet dan kepemimpinan partai dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan salah satu kekuatan politik besar.
Namun, penguatan PKB melalui jabatan wakil presiden berpotensi mengubah keseimbangan internal koalisi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah PKB mendukung pemerintah, melainkan apakah penambahan pengaruh itu membuat koalisi lebih efektif dan akuntabel.
Adapun Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan skenario rekonsiliasi dengan salah satu rival utama Prabowo dalam Pilpres 2024. Secara simbolis, pelibatan Anies atau Mahfud MD dapat memperluas basis penerimaan politik pemerintahan.
Namun, rekonsiliasi elite tidak otomatis menghasilkan rekonsiliasi pemilih. Anies dan Mahfud juga harus mempertimbangkan ruang kerja, mandat, dan konsekuensi terhadap posisi politiknya sendiri. Karena belum ada pernyataan kesediaan, namanya lebih tepat dibaca sebagai kemungkinan analitis ketimbang kandidat faktual.
Di luar delapan figur tersebut, terdapat dimensi lain yang tidak boleh diabaikan, yakni posisi Joko Widodo dan PSI. Kendati PSI tidak memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2024 sehingga tidak memiliki fraksi sendiri di parlemen, pengaruh politik tidak selalu identik dengan jumlah kursi.
Jejaring personal dan hubungan elite tetap dapat bekerja di luar struktur formal partai. Jika Gibran kelak tidak lagi menjabat, salah satu kanal pengaruh keluarga Jokowi di dalam pemerintahan mungkin berubah. Meski demikian, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi otomatis berakhir tentu terlalu jauh.
Persoalan yang lebih besar bagi Prabowo adalah bagaimana menghindari apa yang kerap disebut sebagai dual power atau persepsi ”matahari kembar”. Dalam pemerintahan, dua pusat pengaruh yang saling bersaing dapat mengaburkan arah komando, memperlambat keputusan, dan membuat birokrasi membaca sinyal politik yang berbeda.
Namun, mengganti wapres semata-mata untuk memusatkan kekuasaan juga bukan jawaban demokratis. Konsolidasi yang sehat harus memperkuat koordinasi tanpa mematikan checks and balances.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: