Memilih Mundur Menyelamatkan Ongkos Demokrasi

KEPUTUSAN mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pilihan rasional yang menghindarkan negara dari mahalnya biaya politik pemakzulan sekaligus menguji hak prerogatif Presiden dalam menata ulang harmoni kabinet hingga 2029.

Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026 menjadi babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. 

Di tengah eskalasi politik yang kian panas –ditandai bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) di parlemen terkait polemik dokumen administrasi langkah mundur atas permintaan sendiri ini bukan sekadar manuver politik. 

Lebih jauh, langkah itu merupakan pilihan rasional dan bermartabat yang menyelamatkan negara dari ongkos demokrasi yang jauh lebih mahal.

BACA JUGA:Bahaya Laten Mematikan Demokrasi ala Hitler

BACA JUGA:Merawat Demokrasi, Menjaga Warisan Bersama

Dalam arsitektur hukum tata negara kita, terdapat dua pintu keluar bagi seorang wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir: berhenti atas kemauan sendiri (pengunduran diri) atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment). 

Secara yuridis, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 memberikan legitimasi penuh atas pengunduran diri tersebut tanpa syarat persetujuan lembaga lain. 

Artinya, keputusan mundur adalah hak otonom pemegang jabatan. Ia tidak memerlukan restu presiden, tidak pula menunggu ketuk palu izin dari MPR. Begitu surat pengunduran diri diserahkan dan dinyatakan efektif, detik itu juga kursi wakil presiden resmi lowong.

Bandingkan jalan sunyi pengunduran diri dengan jalur berliku pemakzulan. Proses pemakzulan menuntut pembuktian pelanggaran hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum akhirnya diputus oleh MPR dalam sidang paripurna dengan syarat kuorum yang ketat. 

BACA JUGA:Ketika Demokrasi Kehilangan Kepercayaan

BACA JUGA:Entropi Demokrasi: Korupsi Merajalela, Bangsa Sedang Dikebiri

Proses tersebut memakan waktu berbulan-bulan, menguras energi elite, membelah kohesi sosial di akar rumput, serta memicu ketidakpastian pasar dan investasi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), apabila presiden atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum keputusan pemberhentian diambil MPR, seluruh proses pemakzulan otomatis gugur dan tidak dilanjutkan. 

Sumber: