Ketika Demokrasi Kehilangan Kepercayaan

TULISAN Suko Widodo di Harian Disway, Minggu, 28 Juni 2026, patut diapresiasi. Ia dengan gamblang mengangkat kegelisahan yang nyata dalam demokrasi Indonesia hari-hari ini. Ketika sebagian mahasiswa dan kelompok masyarakat memilih menolak berdialog dengan pejabat publik, kita perlu bertanya apa yang sedang terjadi dengan ruang publik kita. 

Demokrasi, sebagaimana diingatkan Habermas, pada dasarnya bertumpu pada percakapan. Tanpa percakapan, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya. Namun, persoalan demokrasi Indonesia saat ini mungkin lebih dalam daripada sekadar hilangnya percakapan. 

Masalah utamanya tidak berhenti pada masyarakat yang tidak lagi mau berbicara. Masalah yang lebih serius adalah makin menipisnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang-ruang dialog formal sesungguhnya tidak pernah benar-benar hilang di Indonesia. Forum diskusi di kampus, dialog di televisi, seminar publik, audiensi, hingga perdebatan di media sosial berlangsung hampir setiap hari. 

BACA JUGA:Polarisasi dan Industri Kemarahan: Ketika Demokrasi Kehilangan Percakapan

BACA JUGA:Saat Debat Menjadi Panggung Arogansi: Krisis Etika Komunikasi dan Tantangan Mendewasakan Demokrasi

Program-program televisi seperti Indonesia Lawyers Club, Rakyat Bersuara, Mata Najwa, atau berbagai forum diskusi televisi lainnya secara rutin mempertemukan representasi pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil. Siniar di media digital juga tidak kurang-kurang menyuguhkan percakapan.

Skeptisisme Publik

Masalahnya, banyak percakapan tersebut berhenti sebagai pertukaran argumentasi tanpa konsekuensi kebijakan. Kritik didengar, tetapi tidak terlihat bagaimana kritik itu diolah menjadi koreksi kebijakan yang tidak peyoratif. 

Dialog akhirnya dipersepsikan hanya sebagai prosedur administratif, dan kehilangan mekanisme deliberatif yang sungguh-sungguh memengaruhi pengambilan keputusan.

Pengalaman kolektif semacam itulah yang melahirkan skeptisisme publik. Aksi Kamisan, misalnya, telah berlangsung selama hampir dua dekade sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konsisten. 

BACA JUGA:Inflasi Pengamat atau Kekeliruan Membaca Demokrasi?

BACA JUGA:Literasi Politik sebagai Lokomotif Demokrasi

Terlepas dari berbagai perkembangan yang terjadi, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi secara damai tidak selalu diikuti dengan mekanisme respons pemerintah yang jelas dan dapat diverifikasi oleh publik. 

Sumber: