Ketika Demokrasi Kehilangan Kepercayaan

Akibatnya, ruang publik digital tidak selalu mempertemukan warga dalam dialog deliberatif, tetapi justru memperdalam polarisasi.

Dalam situasi seperti itu, demonstrasi jalanan tetap menjadi instrumen politik yang dianggap efektif oleh sebagian masyarakat. Bukan karena demonstrasi identik dengan kekerasan, melainkan karena demonstrasi meningkatkan biaya politik yang harus ditanggung pemerintah. 

Ketika saluran-saluran aspirasi formal dianggap tidak efektif, mobilisasi massa dipandang sebagai mekanisme terakhir untuk memastikan suara publik tidak diabaikan. 

Yang menarik untuk dianalisis, bahkan IHSG dan kurs rupiah tidaklah bertambah buruk dengan aksi demonstrasi yang terus berlangsung di bulan Juni 2026 ini.

Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini bukanlah kekurangan forum dialog. Kita justru berlimpah forum. Yang sedang mengalami krisis adalah kepercayaan bahwa dialog tersebut memiliki makna substantif.

Kepercayaan publik tidak bisa didapatkan melalui imbauan moral atau kampanye komunikasi semata. Kepercayaan diperoleh melalui konsistensi kebijakan, transparansi, kesediaan mengakui kesalahan, dan keberanian untuk mengoreksi kebijakan ketika terbukti tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Demokrasi memang membutuhkan percakapan. Namun, percakapan hanya akan bermakna apabila ditopang oleh kepercayaan. Tanpa kepercayaan, dialog mudah dipersepsikan sebagai seremoni. 

Ketika dialog dipandang sekadar seremoni, masyarakat akan mencari saluran-saluran lain untuk didengar. (*)

*) M. Hasanudin adalah analis di Puslit Stikosa-AWS, jamaah Maiyah BangbangWetan, Surabaya.

 

Sumber: