DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Disabilitas: Upayakan Pemenuhan Hak Secara Inklusif
WAKIL KETUA DPRD Gresik Mujid Riduan ketika melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.-Moch Sahirol Layeli-
DPRD Kabupaten Gresik terus mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas. Perda tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif.
PERDA itu mengatur berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas. Mulai pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan publik, aksesibilitas, hingga partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pengaturannya tidak hanya menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Perlu kerja bersama agar ketentuan dalam perda dapat diterapkan secara nyata.
“Perda ini harus menjadi pedoman bagi kita semua. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Karena itu, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik harus terus diperbaiki. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, pemerintah desa, dan masyarakat juga perlu mengambil bagian,” ujarnya.
Menurut dia, sosialisasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok yang membutuhkan bantuan sosial. Mereka juga memiliki potensi, kemampuan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Perda Nomor 7 Tahun 2026 mengatur hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang. Di antaranya hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, bekerja dan berwirausaha, mendapatkan layanan kesehatan, berpolitik, menjalankan agama, serta menikmati kegiatan olahraga, seni, budaya, dan pariwisata.
Aturan tersebut juga menegaskan pentingnya aksesibilitas. Fasilitas umum, sarana transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan memperoleh layanan tanpa hambatan yang tidak semestinya.
“Ukuran keberhasilan perda ini bukan hanya ketika masyarakat mengetahui bahwa aturannya sudah ada. Yang lebih penting adalah perubahan dalam pelayanan dan fasilitas sehari-hari. Jangan sampai penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses kantor pelayanan, sekolah, fasilitas kesehatan, atau ruang publik,” katanya.

TANYA JAWAB dengan warga peserta sosialisasi yang antusias.-Moch Sahirol Layeli-
Salah satu hal penting yang diatur dalam perda tersebut adalah kesempatan kerja. Pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta dan pelaku usaha memiliki kewajiban paling sedikit 1 persen.
Ketentuan tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja yang lebih setara. Penyandang disabilitas juga berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan dan tanggung jawab yang setara. Selain itu, perda mengatur dukungan terhadap kewirausahaan, akses permodalan, dan pelatihan kerja.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Gresik ikut mendukung pelaksanaan perda ini. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus dibuka lebih luas. Mereka perlu dinilai berdasarkan kemampuan dan kompetensinya. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga penting agar kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan calon pekerja bisa dipertemukan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: