BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!

BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!

DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dengan 10 pokok pengaturan.-TVR Parlemen-

JAKARTA, HARIAN DISWAY – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman lebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan beserta sejumlah pokok pengaturan dalam beleid tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh fraksi.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang sebagai tanda pengambilan keputusan. Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Dalam laporan pembahasannya, terdapat 10 pokok pengaturan yang menjadi perhatian. Pertama, prinsip dan asas perampasan aset yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Pengaturan ini juga mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ketiga, pemberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kelima, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Keenam, pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Ketujuh, pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel oleh badan yang berkompeten.

Kedelapan, pengawasan oleh badan independen. Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: