ICW: Ini RUU Perampasan Aset yang Palsu

ICW: Ini RUU Perampasan Aset yang Palsu

DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dengan 10 pokok pengaturan.-TVR Parlemen-

JAKARTA, HARIAN DISWAY- Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU PATP) dalam rapat paripurna hari ini menuai kecaman keras dari masyarakat sipil.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai naskah yang didorong ke meja paripurna tersebut justru mengebiri instrumen pemulihan kerugian negara. Serta melanggar prosedur pembentukan undang-undang.

Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menyebut draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) tertanggal 16 November 2026 yang dikebut ke paripurna sebagai "RUU Perampasan Aset Palsu".

"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," tegas Ibrahim dalam keterangan resminya, Kamis 19 November 2026.

BACA JUGA:Klarifikasi RANS Raffi Ahmad setelah Disorot ICW soal Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar

BACA JUGA:BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!

Menurut Ibrahim, proses penyusunan hingga pembahasan di tingkat Timus/Timsin berlangsung tertutup. Naskah RUU, Naskah Akademik, maupun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan secara resmi melalui kanal DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.

Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, di antaranya Pasal 88, 89, dan 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan akses publik atas rancangan regulasi, Pasal 46 terkait harmonisasi oleh Badan Legislasi untuk RUU inisiatif DPR, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Koalisi telah menempuh jalur hukum, mulai dari menelusuri kanal resmi sejak September hingga melayangkan somasi yang jatuh tempo 16 November. Semua upaya diabaikan dan pembahasan tetap melaju," ujar Ibrahim.

Ia menambahkan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPR dinilai belum memenuhi kriteria partisipasi bermakna sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020. Pasalnya, publik tidak memegang naskah resmi saat memberikan masukan, sementara koalisi antikorupsi seperti ICW, TII, Auriga, ICJR, hingga IM57+ yang mendorong penguatan instrumen ini justru tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi. Di sisi lain, saat RDPU krusial membahas kekayaan tidak wajar pada 26–27 Oktober lalu, pihak yang dihadirkan justru dari spektrum yang menolak instrumen tersebut.

Substansi Dinilai Melemah Dibanding Draf 2023

Dari sisi materi muatan, Ibrahim menyoroti perombakan krusial dalam draf 16 November 2026 dibandingkan draf pemerintah tahun 2023 yang dinilai hanya mempertahankan cangkang perampasan tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB), tetapi melemahkan intinya. Dalam draf terbaru ini, pasal mengenai kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) pada Pasal 5 dihapus, padahal instrumen perampasan harta yang tidak sepadan dengan penghasilan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN itu sempat diusulkan oleh KPK.

Selain menghapus instrumen utama tersebut, ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui skema NCB dinaikkan sepuluh kali lipat dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dalam Pasal 6 dan dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah, sehingga berpotensi meloloskan aset-aset hasil kejahatan bernilai menengah. Daya jangkau ke masa lalu juga ditutup lewat ketentuan non-retroaktif pada Pasal 72 serta penundaan keberlakuan di Pasal 74, yang membuat perkara korupsi lama kian sulit disentuh.

Kelemahan ini, lanjut Ibrahim, semakin diperparah dengan desain kelembagaan dan hukum acara yang dinilai rawan penyalahgunaan. Pengelolaan aset maupun dewan pengawas tidak lagi dikunci secara independen di dalam undang-undang, melainkan diserahkan pembentukannya kepada Presiden melalui Peraturan Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 53, 61, dan 67.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: