Bahkan ketika perangkat desa minta digaji dengan layak oleh negara, mereka harus berdemonstrasi terlebih dahulu. Pemerintah memang kemudian membuat aturan mengenai pendapatan tetap perangkat desa, tetapi besarannya sampai saat ini masih tidak bergerak dari saat ditetapkan dan masih jauh dari layak.
Penataan
Mengharapkan para perangkat desa bekerja dengan profesional dalam melayani masyarakat tetapi membiarkan mereka pada status yang tidak jelas bukanlah tindakan yang bijaksana.
Saat ini desa bukan lagi organisasi adat yang hanya mengelola aspek keunikan di tingkat lokal. Masyarakat desa sudah beranjak menjadi masyarakat modern yang membutuhkan berbagai pelayanan dalam sistem kenegaraan yang modern pula.
Oleh karena itu, sudah selayaknyalah para perangkat desa diposisikan sebagai bagian dari birokrasi modern. Proses pengelolaan perangkat desa dengan menonjolkan kearifan lokal dan memosisikan mereka hanya sebagai warisan budaya masa prakolonial sudah tidak relevan lagi.
Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menata perangkat desa harus dimulai dengan memasukan para perangkat desa ke dalam sistem administrasi kepegawaian modern.
Jika mengangkat perangkat desa menjadi ASN dipandang berat maka pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat desa bisa dibuat tersendiri. Desa bisa tetap diposisikan sebagai entitas yang unik dengan segala ciri khas masing-masing, namun dikelola dengan manajemen modern.
Pemerintah perlu membangun Sistem Administrasi Perangkat Desa (SAPD) yang terintegrasi yang berfungsi untuk menjamin sistem administrasi kepegawaian mereka.
Di dalam sistem tersebut seluruh data perangkat desa dihimpun dan dikelola dengan baik. Kinerja perangkat desa bisa dipantau yang memungkinkan dijadikan landasan untuk membina karier mereka.
Langkah berikutnya adalah memberi jenjang karier yang jelas berbasis pada profesionalisme. Kinerja para perangkat desa harus dipantau berdasarkan parameter tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sebuah lembaga modern harus bisa menjamin karier para pekerjanya. Membiarkan para perangkat desa tanpa jenjang karier yang jelas sama artinya dengan membiarkan mereka untuk bekerja seenaknya.
Mereka bisa berdalih untuk apa kerja keras jika masa depan mereka tidak diperhatikan. Jenjang karier yang jelas akan berimbas pada pendapatan yang terukur pula.
Kapan mereka mendapatkan kenaikan gaji, kapan mendapatkan tunjangan kinerja, dan kapan menerima kompensasi pascakerja harus harus mendapatkan kejelasan.
Melalui sistem administrasi kepegawaian yang tertata baik dan sistematis maka status perangkat desa akan menjadi lebih jelas. Imbasnya -tentu saja- pada profesionalisme kerja.
Layanan perangkat desa kepada masyarakat juga menjadi lebih baik karena pekerjaan mereka diawasi melalui sebuah sistem yang bisa dipantau oleh masyarakat.
Kinerja para perangkat desa menjadi aspek utama untuk peningkatan karier mereka. Variabel kinerja mereka menjadi syarat mutlak untuk peningkatan karier mereka. Target kinerja harus menjadi tolok ukur kinerja mereka.