JAKARTA, HARIAN DISWAY - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah jadi undang-undang. DPR RI mengesahkan UU baru dan menggantikan UU KUHP yang dianggap berkiblat ke hukum Belanda.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pengesahan UU KHUP adalah sejarah baru dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. "Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963," ujar Yasonna dalam keterangannya, Selasan, 6 Desember 2022. Selama ini UU KUHP memang mengacu pada hukum peninggalan Belanda. Yasonna menganggapnya sudah tak mungkin dipertahankan lagi. "Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia," katanya. Rapat diwarnai interupsi dari PKS dan Demokrat. Selama pembahasan RUU KUHP banyak mendapat kritikan. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah pasal penghinaan terhadap Presiden. Banyak yang menganggap pasal karet itu mencerminkan presiden yang anti kritik. Yasonna mengakui bahwa penyusunan RUU KUHP memang tidak selalu mulus. Banyak partai kontroversial yang memicu demonstrasi. Selain pasal penghinaan presiden ada juga pasal pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, dan penyebaran ajaran komunis. Yasonna menerangkan bahwa semua pasal itu sudah melalui kajian mendalam. Jika masih ada yang tidak sepakat, masyarakat dipersilahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). "RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK," kata dia. UU tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 hari ini. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula pimpinan lainnya: Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk F Paulus. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat di sana. (*)Selamat Tinggal KUHP Made in Belanda, DPR RI Sahkan Penggantinya
Selasa 06-12-2022,13:38 WIB
Reporter : Salman Muhiddin
Editor : Salman Muhiddin
Kategori :
Terkait
Jumat 20-11-2026,13:49 WIB
Ini Daftar Tindak Pidana yang Bisa Dijerat UU Perampasan Aset
Jumat 20-11-2026,09:40 WIB
UU Perampasan Aset Setengah Hati, Aset Gelap Masih Bisa Lolos
Kamis 19-11-2026,15:19 WIB
Inilah Ruang Lingkup UU Perampasan Aset
Kamis 19-11-2026,11:37 WIB
BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!
Kamis 19-11-2026,10:13 WIB
RUU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan Independen di Bawah Presiden
Terpopuler
Sabtu 21-11-2026,09:30 WIB
Prediksi Skor Chelsea vs Leeds, Momentum The Blues Tembus 4 Besar
Sabtu 21-11-2026,08:00 WIB
Conte Berpeluang Kembali ke Juventus, Milan Hadapi Dilema Tresoldi atau Endrick
Sabtu 21-11-2026,17:29 WIB
Prediksi Skor Newcastle vs Arsenal, The Gunners Bidik Kemenangan Keenam Beruntun
Sabtu 21-11-2026,08:33 WIB
Prediksi Skor Man City vs Fulham, Misi The Citizens Akhiri Tren Kekalahan
Sabtu 21-11-2026,18:28 WIB
Prediksi Skor Parma vs AS Roma: Misi Giallorossi Kejar Inter Milan dan Lazio
Terkini
Sabtu 21-11-2026,22:42 WIB
Herockmob 2026, Spirit Heroes Re-Sound Bergema di Surabaya
Sabtu 21-11-2026,21:34 WIB
Kuasa Hukum Tiga Tersangka Dugaan Korupsi KBS Soroti Kolektivitas Bawas hingga Aliran Dana ke DPRD
Sabtu 21-11-2026,21:23 WIB
Gempa Tektonik Magnitudo 7,2 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
Sabtu 21-11-2026,21:16 WIB
Amankan Pemilik Akun Facebook Cakra Adi Negara, Ini Alasan Polda Metro Jaya
Sabtu 21-11-2026,21:08 WIB